Raih WTP ke-15 Kali Beruntun, DPRD Jabar Gelar Paripurna Pertanggungjawaban APBD 2025 dan 2 Ranperda Strategis
Satunews.id, Kota Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna pada Kamis (25/6/2026) dengan agenda penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dua ranperda krusial di sektor pendidikan dan lingkungan hidup.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara, mengungkapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 telah selesai diaudit BPK. Pemprov Jabar kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Alhamdulillah, ini adalah capaian WTP yang ke-15 kalinya secara berturut-turut yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujar Iswara seusai paripurna di Gedung DPRD Jabar.
Iswara memaparkan, eksekutif yang diwakili Wakil Gubernur telah menyampaikan realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
Tercatat SILPA Jabar sekitar Rp186,3 miliar yang akan diplot untuk memperkuat struktur APBD Perubahan TA 2026.
Selain laporan keuangan, Pemprov resmi menyerahkan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Terkait pendidikan, Ketua DPD Golkar Jabar ini menegaskan komitmen agar alokasi 20 persen anggaran pendidikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami ingin setiap rupiah dari anggaran 20 persen di Jabar ini benar-benar bermanfaat. Mulai dari pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), rehabilitasi ruang kelas, hingga program beasiswa. Kami minta penjelasan detail dari Pemprov terkait urgensi ranperda ini,” tegasnya.
Sementara Ranperda PPLH, legislator Fraksi Golkar Dapil Bandung-Cimahi ini menyebut regulasi tersebut sudah sangat dinantikan. Mengingat payung hukumnya UU Nomor 32 Tahun 2009 berusia hampir dua dekade, PP turunan baru keluar 2021, disusul PP Nomor 25 Tahun 2025 tentang rencana kerja PPLH.
“Begitu PP nya turun di 2025, kami di DPRD langsung bergerak cepat meminta pembahasan perdanya. Jabar ini wilayah industri besar, bertetangga dengan Jakarta, dan penduduknya terpadat. Masalah lingkungan hidup adalah isu krusial sehari-hari, makanya kami sangat menyambut baik ranperda ini,” jelas Iswara.
Disinggung polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB/PPDB), Iswara mengakui hampir seluruh fraksi mempertanyakannya dalam pandangan umum. Bahkan ada fraksi yang mengusulkan pembentukan Pansus.
“Soal usulan Pansus PPDB, nanti mekanismenya diserahkan ke tingkat pansus yang membahas Ranperda Pendidikan. Biarkan pansus menilai urgensinya, apakah cukup minta penjelasan Disdik, Asda, dan Sekda, atau memang perlu dibentuk pansus tersendiri,” tuturnya.
Menanggapi isu fiskal Jabar defisit, Iswara meluruskan postur anggaran Jabar masih normal dan menerapkan prinsip balance budget. Selisih pendapatan dan belanja ditutup melalui pembiayaan, terbukti dengan SILPA Rp186 miliar dari tahun lalu.
Guna membedah kondisi riil keuangan, DPRD langsung tancap gas menggelar rapat bersama TAPD yang dipimpin Sekda, Kepala Bappeda, serta dinas terkait.
“Sore ini langsung kami bahas bersama TAPD. Agenda utamanya evaluasi semester pertama TA 2026 sekaligus menyusun prognosis enam bulan ke depan,” katanya.
“Dari hasil evaluasi dan prognosis itu, baru kita ambil kebijakan. Kalau target pendapatan meleset atau ada kondisi mendesak, konsekuensinya kita harus kurangi atau tunda dulu belanja-belanja di sektor yang belum prioritas,” pungkas Kang Iswara.
(**)
