Setengah Periode Kepemimpinan, Farhan Perkuat Penanganan Masalah Berbasis Kebutuhan Warga
Satunews.id, Kota Bandung – Memasuki setengah periode kepemimpinan, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong penanganan persoalan kota berbasis kebutuhan masyarakat melalui komunikasi langsung, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, dan prioritas pembangunan sesuai kondisi lapangan.
Dalam wawancara khusus bersama Tribun Jabar Network, Sabtu (24/10/2026), Farhan menjelaskan persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah infrastruktur.
“Paling banyak adalah infrastruktur. Pertama, jalan. Kedua, drainase. Ketiga, penerangan,” ujar Farhan.
Menurutnya, peninjauan langsung dan dialog dengan masyarakat diperlukan agar penanganan lebih tepat sasaran. Persoalan infrastruktur berkaitan langsung dengan kenyamanan, aksesibilitas, keamanan, hingga pengurangan risiko banjir.
Penentuan skala prioritas dan koordinasi lintas pemerintahan menjadi penting, terutama untuk persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah provinsi maupun pusat.
Salah satu perhatian utama adalah penanganan banjir yang memerlukan pendekatan terintegrasi melalui pengelolaan saluran air, kolam retensi, sumur imbuhan, dan rumah pompa. Karakteristik wilayah dan keterkaitan aliran air antar daerah membuat penanganan harus disesuaikan per kawasan.
Di sisi lain, Farhan menyoroti ekonomi kreatif sebagai kekuatan Kota Bandung yang harus terus diperkuat. Pemkot berupaya mempertahankan identitas sebagai kota kreatif sekaligus membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan subsektor ekonomi kreatif.
Pendekatan lain yang dibahas adalah pengembangan wisata pendidikan dengan memanfaatkan perguruan tinggi dan ekosistem pendidikan di Kota Bandung.
Di bidang ketenagakerjaan, Pemkot memperluas peluang generasi muda melalui pendidikan dan pelatihan yang terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, salah satunya melalui inisiatif SMK Global yang membuka akses tenaga kerja terampil termasuk peluang kerja di luar negeri.
Farhan menilai pembangunan tidak cukup berorientasi jangka pendek, tetapi harus berkelanjutan agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat.
“Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah kota, provinsi, dan pusat menjadi faktor penting menjawab tantangan pembangunan,” pungkasnya.
(**)


























