SATUNEWS.ID
KAB BANDUNG – Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemda guna mengevaluasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penyerapan anggaran APBD dari seluruh Perangkat Daerah (OPD) di Soreang, pada Senin (26/10/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan target program pembangunan daerah berjalan presisi, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Rapat kerja strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS) tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, jajaran Kepala Perangkat Daerah, unsur BPS, serta para Direktur BUMD se-Kabupaten Bandung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, KDS memberikan apresiasi atas capaian total pendapatan daerah yang telah menembus angka 78,50 persen, serta kontribusi pajak daerah yang mencapai 69,31 persen. Pihaknya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen BUMD seperti BPR Kertaraharja yang sukses menyetorkan dividen hingga 100 persen ke kas daerah dengan total nilai berkisar Rp78 miliar.
“Saya sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada instansi dan BUMD yang sudah bekerja optimal memenuhi target dividen dan PAD. Namun, untuk OPD yang realisasi retribusi dan pelayanan publiknya masih di bawah 50 persen, saya minta segera lakukan evaluasi total dan percepat langkah teknis di lapangan,” tegas KDS.
Menanggapi dinamika realisasi anggaran tersebut, beliau lantas menekankan perlunya evaluasi yang konstruktif dan berkelanjutan di setiap lini instansi.
“Bagi OPD yang realisasi PAD dan retribusinya masih di bawah target, mari kita evaluasi bersama agar lebih optimal ke depannya,” ujar KDS dalam arahannya.
Selain aspek keuangan, KDS juga memberikan perhatian khusus pada sektor pelayanan kesehatan, perizinan, pengelolaan aset daerah, hingga percepatan kerja sama fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Majalaya dengan BPJS Kesehatan guna memperluas jangkauan layanan warga. Selain itu, jajaran dinas teknis diminta untuk bersinergi dalam menyiapkan skema APBD 2027 yang lebih proporsional, termasuk pemanfaatan aset lahan untuk sarana pendidikan seperti SMPN 5 Soreang.
Guna memastikan sektor pelayanan dasar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa kendala administratif, KDS menginstruksikan langkah-langkah strategis seperti penataan aset daerah serta optimalisasi produk hukum perda yang ada.
“Seluruh OPD harus bergerak aktif dan tidak boleh ada lagi pengelolaan aset yang tertinggal. Evaluasi berkala ini sangat penting agar tata kelola keuangan kita semakin akuntabel dan tepat sasaran,” tegas KDS.
KDS juga turut mengapresiasi kesiapsiagaan jajaran penanggulangan bencana dan dinas terkait yang dinilai cepat tanggap dalam menangani 702 kejadian kebakaran serta potensi bencana hidrometeorologi selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Sebagai penutup arahannya, apresiasi khusus turut diberikan kepada jajaran petugas di lapangan yang sigap menghadapi situasi darurat di tengah cuaca ekstrem.
“Respons cepat dan pelayanan prima kepada masyarakat harus selalu dikedepankan dalam kondisi darurat apapun,” pungkas KDS.
Melalui rapat evaluasi berkala ini, Pemkab Bandung berkomitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah, mendorong inovasi retribusi tiap OPD, serta memastikan seluruh anggaran terkonversi menjadi pelayanan publik yang berkualitas bagi warga Kabupaten Bandung.
(Humas Pemkab Bandung – Diskominfo)
