Satunews.id, Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Hanura Jawa Barat yang digelar di Hotel Horison Bandung, Senin (28/04/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus DPP, 27 DPC kabupaten/kota, serta para senior partai.
Pembukaan Musda ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, didampingi Ketua DPD Hanura Jawa Barat Dian Rahadian, S.H., M.H., serta Kyai Haji Ahmad Fukawan yang memimpin doa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Bidang Media DPD Hanura Jawa Barat, Setiawan, menyampaikan bahwa kehadiran Wakil Gubernur merupakan bentuk sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan salam dari Gubernur Jawa Barat yang berhalangan hadir karena tengah meninjau lokasi kecelakaan KRL di Bekasi.
Dalam sambutannya, Ketua DPD Hanura Jawa Barat Dian Rahadian menyampaikan permohonan maaf atas capaian hasil Pemilu 2024 yang dinilai belum maksimal. Ia menegaskan bahwa seluruh kader telah bekerja keras, namun tetap diperlukan evaluasi menyeluruh untuk perbaikan ke depan.
“Kami mohon maaf kepada pimpinan pusat. Kawan-kawan sudah berjuang maksimal, namun hasilnya belum sesuai harapan. Ini menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Dian Rahadian juga memaparkan empat agenda utama Musda, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus, evaluasi hasil pemilu, penyusunan program kerja, serta pemilihan ketua DPD periode 2026–2031.
Selain itu, ia menginstruksikan seluruh DPC untuk fokus merampungkan struktur organisasi hingga tingkat kecamatan, sebagai langkah strategis menghadapi verifikasi faktual.
“Fokus kita jelas, 627 kecamatan harus terisi. Tidak boleh ada yang kosong. Untuk sementara, hindari kegiatan yang tidak prioritas dan berpotensi menghamburkan anggaran,” tegasnya.
Ia juga mengajak para tokoh senior partai untuk kembali berperan aktif dalam memperkuat organisasi serta menentukan kepemimpinan yang mampu membawa Hanura meraih kemenangan pada Pemilu 2029.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya menyoroti dinamika perolehan kursi DPRD, khususnya di Kota Bandung yang sempat mengalami kekosongan pada beberapa periode sebelumnya.
“Ini harus menjadi bahan evaluasi utama. Ke depan, bagaimana strategi agar kursi DPRD bisa bertambah dan peran partai semakin kuat di masyarakat,” ujarnya.
Wagub juga menegaskan pentingnya peran partai politik dalam memberikan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.
“Silakan menyampaikan kritik, tetapi harus disertai solusi. Pengelolaan APBD dan APBN harus diawasi bersama, karena itu adalah uang rakyat dan tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pembinaan generasi muda di tengah tantangan degradasi moral.
“Dulu nilai moral dan etika sangat dijunjung tinggi. Sekarang kita menghadapi tantangan berbeda. Partai politik harus turut berperan dalam membentuk karakter generasi muda melalui pembinaan yang berkelanjutan,” ungkapnya.
Musda DPD Hanura Jawa Barat 2026 ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi internal partai dalam memperkuat struktur organisasi, meningkatkan kinerja politik, serta menyiapkan strategi menghadapi kontestasi politik ke depan.
(red)
