Banjir Lintas Batas, Wali Kota Farhan Usulkan Penanganan Bersama Bandung Raya
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung menyiapkan penanganan banjir terpadu di kawasan Bandung Selatan yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir di selatan Jalan Soekarno-Hatta membutuhkan anggaran besar. Untuk kawasan timur saja, kebutuhan awal diperkirakan mencapai Rp800 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang paling mengganggu aktivitas warga saat ini ada di Bandung Selatan, di selatan Soekarno-Hatta. Kita bagi dua, garis tengahnya Buahbatu,” ujar Farhan di Polrestabes Bandung, Jumat (2/10/2026).
Untuk wilayah timur, yakni Buahbatu hingga Cibiru, konsep lama sebagai “tol air” dinilai tidak lagi relevan. Pembesaran saluran agar air cepat mengalir ke selatan justru memindahkan risiko banjir ke Kabupaten Bandung.
Saat kapasitas saluran diperkecil, giliran wilayah Kota Bandung yang tergenang.
Solusi yang disiapkan kini adalah pembangunan kolam retensi berukuran besar di kawasan timur untuk menampung limpasan sebelum dipompa kembali.
“Sepanjang Soekarno-Hatta dulu fungsinya kolam retensi. Sekarang sudah jadi bangunan semua,” kata Farhan.
Pembangunan tersebut membutuhkan rekayasa teknis yang kompleks. Pemkot akan mengonfirmasi desain teknis kepada Bappenas dan mencari skema pembiayaan kolaboratif dengan pemerintah pusat.
Sementara untuk Bandung Selatan bagian barat yang meliputi Buahbatu, Moh. Toha, Kopo, Cibaduyut hingga Cimindi, penanganannya bersinggungan langsung dengan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Farhan menyebut persoalan ini tidak bisa diselesaikan Kota Bandung sendiri dan membutuhkan fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Saya menunggu koordinasi dari Pak Gubernur untuk mempertemukan kami bertiga. Solusinya harus aglomerasi, seperti penanganan sampah,” ujarnya.
Ia mencontohkan penanganan kawasan Bandung Utara yang juga melibatkan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Cimahi.
“Mau tidak mau harus bersama. Saya sangat mengharapkan solusi segera dari provinsi,” tutupnya.
(**)
