Palembang – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Palembang menerima kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.Hum., pada Senin (26/10/2026). Kunjungan yang berlangsung ini dilaksanakan dalam rangka monitoring dan pengawasan penyelenggaraan layanan pemasyarakatan, termasuk pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak warga binaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Lapas Kelas I Palembang, Imam Purwanto, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, beserta jajaran. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Lapas Kelas I Palembang, Imam Purwanto, yang dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Selatan, Yulius Sahruzah, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, M. Adrian Agustiansyah, S.H., M.Hum. Acara kemudian dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata sebelum memasuki agenda peninjauan langsung terhadap layanan dan kegiatan pembinaan di lingkungan Lapas.
Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel bersama tim meninjau kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan, di antaranya budidaya melon dan ikan lele. Peninjauan juga dilakukan di blok hunian untuk melihat secara langsung kondisi hunian serta memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan layanan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Palembang.
Selain peninjauan lapangan, tim Ombudsman melakukan wawancara terhadap 10 orang warga binaan untuk memperoleh informasi dan masukan secara langsung terkait penyelenggaraan pelayanan, termasuk pelaksanaan layanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan pengawasan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan, sekaligus tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI.
Melalui kegiatan ini, hasil peninjauan dan masukan yang diperoleh diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Lapas Kelas I Palembang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi pembinaan terus menjadi bagian penting dalam upaya memastikan pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan hak-hak warga binaan terpenuhi dengan baik.(Hari)
