Merawat Memori Konstitusi, MPR Luncurkan Buku Sejarah di Gedung Merdeka Bandung
Satunews.id, Kota Bandung – Gedung Merdeka Kota Bandung menjadi lokasi peluncuran Buku Sejarah MPR dalam Mengawal Kedaulatan Rakyat serta Risalah Tematik Perubahan UUD NRI Tahun 1945, Minggu (27/9/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Merawat Memori Konstitusi, Sejarah dan Risalah MPR dalam Meneguhkan Demokrasi Indonesia” tersebut dihadiri Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ahmad Muzani mengatakan Gedung Merdeka memiliki nilai sejarah penting, tidak hanya sebagai saksi Konferensi Asia Afrika 1955 yang mempertemukan 29 negara Asia-Afrika di tengah ketegangan Perang Dingin, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah ketatanegaraan Indonesia, salah satunya saat anggota Konstituante membahas masa depan bangsa.
Menurutnya, dua buku yang diluncurkan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan lahir dari pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan, dan cita-cita dalam perjalanan ketatanegaraan, termasuk proses perubahan UUD 1945 pada 1999, 2000, 2001, dan 2002.
“Buku ini bukan semata-mata buku sejarah. Buku ini lahir dari sebuah pergulatan pemikiran, perdebatan, pandangan dan cita-cita,” ujar Muzani.
Ia menjelaskan perubahan UUD 1945 telah memperkuat prinsip ketatanegaraan, di antaranya penguatan sistem presidensial, pembatasan masa jabatan presiden, penegasan Indonesia sebagai negara hukum, serta penguatan penghormatan HAM. Pemilihan presiden secara langsung juga memperkuat hubungan rakyat dengan calon pemimpin.
Muzani menegaskan demokrasi menjadi pilihan terbaik mengelola keberagaman suku, adat, agama, budaya, etnik, pulau, dan bahasa di Indonesia.
” Cara yang paling baik dalam mengelola perbedaan itu adalah dengan cara demokrasi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Muzani menegaskan MPR tidak akan gegabah mengubah UUD 1945. Berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan dari elemen masyarakat akan terus didengarkan.
Ia juga mengusulkan penerbitan berikutnya dilengkapi risalah perdebatan pendiri bangsa dalam BPUPKI dan PPKI, pembahasan di Konstituante, serta pidato Dekrit Presiden Bung Karno sebagai bagian penting praktik ketatanegaraan.
Muzani berharap buku tersebut menjadi pengingat agar perjalanan ketatanegaraan tetap berada dalam koridor konstitusi, negara hukum, dan penghormatan HAM.
Acara turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI, Wakil Ketua Komisi Yudisial, Hakim Konstitusi, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Ketua Kelompok DPD di MPR sekaligus Ketua Badan Sosialisasi, Wakil Ketua Badan Sosialisasi, Kepala BPIP, Ketua Baznas, Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan, rektor dan civitas akademika, Plt. Sekjen MPR RI, serta jajaran Forkopimda Kota Bandung.
(**)
