Dukung Perampingan 10 OPD, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara: Ramping Struktur Kaya Fungsi
Satunews.id, Kota Bandung – Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat dukungan penuh dari DPRD Jabar. Langkah tersebut dinilai strategis untuk efisiensi anggaran dan penguatan fiskal daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara, mengatakan perampingan OPD adalah hal positif sepanjang tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya pikir ini sebuah hal yang baik. Kalau bisa ramping struktur tapi kaya fungsi, kan itu lebih baik,” kata Iswara di Bandung, Sabtu (30/8/2026).
Berdasarkan rencana awal Pemprov, terdapat 7 dinas dan 3 badan yang akan dirampingkan, sehingga total 10 perangkat akan ditata ulang. Saat ini jumlah OPD Pemprov Jabar tercatat 38 OPD dan akan dirampingkan menjadi 32 OPD.
Politisi Fraksi Golkar Dapil Bandung-Cimahi ini menilai, pengurangan OPD akan berdampak langsung pada efisiensi belanja tetap pemerintah.
“Artinya overhead cost, atau fixed cost pemerintah menjadi kurang. Dengan jumlah OPD yang lebih sedikit, personel lebih sedikit, tapi kerjanya tetap efektif, itu lebih baik,” ujarnya.
Namun Iswara menegaskan, perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tidak bisa dilakukan sepihak oleh eksekutif. Perubahan SOTK wajib melalui pembahasan bersama DPRD Jabar.
“Kalau revisi OPD, itu namanya perampingan SOTK. Itu harus lewat DPRD,” tegas Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jabar tersebut.
Ia mengungkapkan, usulan penataan OPD sudah disampaikan ke DPRD. Namun pembahasannya masih menunggu penyelesaian tiga Pansus Ranperda yang sedang berjalan.
“Di tata tertib kita, Ranperda yang bisa dibahas maksimal lima. Sekarang sudah ada tiga existing yang belum selesai,” jelasnya.
Adapun dua Ranperda prioritas setelahnya adalah revisi RPJMD dan Ranperda terkait PT Sanggabuana. Setelah itu, pembahasan SOTK dan Bandara Kertajati akan masuk agenda.
Terkait jumlah ideal OPD, Iswara menyebut DPRD akan mengundang pakar, Sekda, dan OPD terkait untuk kajian komprehensif.
“Kita mengundang berbagai pakar, dari OPD, dari Sekda tentunya dipimpin Pak Sekda. Menurut mereka berapa idealnya. Evaluasi sementara memang terlalu gemuk, jadi kita akan rampingkan supaya lebih efektif,” tandas Kang Iswara.
(**)
