Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Pemkot Bandung Perkuat Pengelolaan Lingkungan, Infrastruktur, dan Tata Kelola APBD
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, serta kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat mewakili Wali Kota Bandung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung dengan agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (10/7/2026).
Dalam pemaparannya, Erwin menjelaskan berbagai langkah strategis yang akan ditempuh Pemkot Bandung untuk menjawab sejumlah masukan dan perhatian yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, terutama di sektor lingkungan hidup, infrastruktur, transportasi, serta tata kelola pemerintahan.
Di bidang lingkungan, Pemkot Bandung akan terus menambah ruang terbuka hijau melalui penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang serta pengadaan lahan baru. Selain itu, pengelolaan sampah akan diperkuat melalui digitalisasi layanan bank sampah, pengembangan Kawasan Bebas Sampah (KBS), serta peningkatan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah sejak dari sumbernya.
Untuk mengatasi persoalan banjir, pemerintah akan memperluas pembangunan sumur resapan, sumur imbuhan, taman resapan, saluran vegetasi ramah lingkungan, serta meningkatkan pemeliharaan jaringan drainase secara berkala guna mengurangi risiko genangan di berbagai wilayah Kota Bandung.
Di sektor transportasi, Pemkot Bandung juga berkomitmen mengurangi kemacetan dengan mempercepat integrasi sistem transportasi publik melalui pengembangan jaringan yang terhubung dengan rencana Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT), termasuk integrasi layanan, kelembagaan, serta sistem pembayaran digital.
Sementara itu, dalam aspek tata kelola pemerintahan, Erwin menegaskan Pemkot Bandung akan terus memperkuat pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan pengawasan internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, penyempurnaan perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sistem pengendalian internal.
“Pemkot Bandung terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan pengawasan internal, optimalisasi pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta penyempurnaan sistem pengendalian internal sehingga pengelolaan APBD ke depan semakin transparan, akuntabel, efektif, dan mampu mendukung pembangunan Kota Bandung yang maju, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Erwin.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara bertahap, sistematis, dan terukur melalui koordinasi lintas perangkat daerah dengan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
Menurut Erwin, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Rapat Paripurna ini merupakan salah satu tahapan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebelum memasuki proses pembahasan lebih lanjut oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung.
(drj)
