DPRD Kota Bandung Mulai Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pendapatan Daerah Tembus Rp7,37 Triliun
Satunews.id, Kota Bandung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Bandung mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung, Kamis (9/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., didampingi Wakil Ketua DPRD H. Toni Wijaya, S.E., S.H. dan Rieke Suryaningsih, S.H., serta dihadiri para anggota dewan secara langsung maupun virtual.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda tersebut merupakan amanat Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar pembahasan Raperda oleh DPRD.
Farhan mengungkapkan, realisasi pendapatan daerah Kota Bandung pada Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp7,37 triliun atau 95,11 persen dari target sebesar Rp7,75 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,79 triliun atau 91,46 persen dari target Rp4,14 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp3,36 triliun atau 98,13 persen dari target Rp3,43 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp47,79 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja dan transfer daerah mencapai Rp7,49 triliun atau 89,73 persen dari pagu anggaran sebesar Rp8,34 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasional, belanja modal, hibah, bantuan sosial, hingga belanja tidak terduga.
Untuk belanja modal, realisasinya mencapai Rp916,84 miliar atau 90,01 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1,01 triliun, yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.
Dari pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kota Bandung mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp487,11 miliar.
Dalam kesempatan itu, Farhan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung atas sinergi yang terjalin selama proses penyelenggaraan pemerintahan.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dan unsur pimpinan DPRD Kota Bandung yang telah memberikan perhatian terhadap Raperda yang kami sampaikan,” ujar Farhan.
Setelah resmi menjadi agenda pembahasan DPRD, masing-masing fraksi akan mempelajari materi Raperda sebagai bahan Pandangan Umum Fraksi yang dijadwalkan disampaikan dalam Rapat Paripurna pada 10 Juli 2026. Selanjutnya, Wali Kota Bandung akan memberikan jawaban atas pandangan fraksi pada rapat paripurna berikutnya.
Sesuai Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan dilaksanakan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung.
Selain membahas agenda APBD, rapat paripurna juga mengumumkan perubahan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Berdasarkan usulan Fraksi Partai NasDem, Rendiana Awangga ditetapkan sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung menggantikan Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M.
Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut surat Fraksi NasDem Nomor: 018/FG-Nasional Demokrat-DPRD/Kt.Bdg/VI/2026 tertanggal 23 Juni 2026 mengenai rotasi keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung periode 2024–2029 dan selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kota Bandung.
(*)
