Tekanan Fiskal Jabar, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Ungkap Defisit Rp5,9 Triliun dan Pinjaman Rp3,4 Triliun ke PT SMI
Satunews.id, Kota Bandung – Kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) Tahun 2026 menghadapi ujian berat. Anjloknya Transfer ke Daerah (TKD) dan seretnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat memicu defisit hingga Rp5,9 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara, di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (27/8/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Rentetan tekanan fiskal ini memicu defisit anggaran daerah yang cukup dalam,” ujar Iswara.
Menurut politisi Fraksi Golkar Dapil Jabar 1 ini, alokasi TKD untuk Jabar anjlok Rp2,458 triliun. Kondisi ini sejalan dengan tren nasional dimana TKD turun dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun.
Kondisi diperparah dengan kurang bayar DBH dari pusat yang terakumulasi nyaris Rp4 triliun. Berdasarkan Permenkeu, tagihan Jabar mencapai Rp1,22 triliun, namun pencairan yang diterima baru sekitar Rp19 miliar.
“Berdasarkan Permenkeu yang menjadi dasar pengajuan, tagihan Jawa Barat sekitar Rp1,22 triliun. Tetapi pencairan yang diterima jauh lebih kecil, yakni sekitar Rp19 miliar,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jabar tersebut.
Akibatnya, proyeksi pendapatan Jabar harus terkoreksi turun dari Rp30,1 triliun menjadi Rp27,8 triliun. Uniknya, di tengah pendapatan seret, volume APBD Jabar justru naik dari Rp30,5 triliun menjadi Rp31,4 triliun.
Iswara menjelaskan, kenaikan tersebut karena Pemprov mengambil langkah taktis melalui pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) agar pembangunan tidak mandek.
“Kebutuhan mendesak untuk infrastruktur adalah Rp3,4 triliun, sehingga kita lakukan pinjaman ke PT SMI. Dari total itu, sekitar Rp3,28 triliun sudah disetujui,” jelasnya.
Dana pinjaman tersebut akan dialokasikan ke 11 OPD untuk lebih dari 100 kegiatan mendesak yang berkaitan dengan infrastruktur.
Meski digempur tekanan fiskal, Iswara mengapresiasi komitmen Pemprov yang tidak mengorbankan program kerakyatan. Target pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan seperti perbaikan gizi, rehabilitasi sekolah, hingga pembangunan RSUD tetap berjalan.
Saat ini DPRD dan Pemprov tengah mengebut pembahasan APBD Perubahan 2026 yang ditargetkan rampung pertengahan September 2026. Ketepatan waktu dinilai krusial agar tender dan pengerjaan fisik tidak terlambat.
Ke depan, Kang Iswara berharap pusat segera mencairkan sisa hak TKD dan DBH Jabar agar bisa digunakan melunasi pinjaman lebih awal untuk menekan beban bunga.
(**)
