Survei LSI: Kepuasan Ekonomi Jabar Moderat, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Sebut Wajar Karena Fokus Infrastruktur
Satunews.id, Kota Bandung – Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja ekonomi Pemprov Jawa Barat masih moderat dinilai sebagai hal yang wajar oleh DPRD Jabar.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara, menjelaskan bahwa selama satu setengah tahun terakhir, Pemprov Jabar fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Efek domino terhadap ekonomi butuh waktu sebelum dirasakan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Selama satu tahun lebih atau sekitar satu setengah tahun ini Pemprov Jabar fokus pada pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan mantap, penerangan jalan umum, irigasi, ruang kelas baru, RSUD, puskesmas hingga penyediaan alat kesehatan,” ujar MQ Iswara, Minggu (27/7/2026).
Menurut Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini, pembangunan fisik yang masif merupakan pilar dan fondasi utama untuk menggerakkan roda perekonomian jangka menengah hingga panjang di 27 kabupaten/kota se-Jabar.
Iswara mencontohkan, perbaikan jalan desa maupun provinsi yang makin mulus secara otomatis akan memangkas biaya logistik serta memperlancar mobilitas warga dan barang dagangan.
“Kalau jalan sudah mantap tentu perekonomian juga akan lebih lancar. Hanya saja dampaknya memang membutuhkan waktu. Saya pikir ini hal yang positif, mungkin pada survei berikutnya pengaruh terhadap ekonomi akan mulai terlihat,” urainya optimis.
Guna memastikan alokasi anggaran dan proyek fisik tepat sasaran, Iswara memastikan DPRD Jabar terus mengoptimalkan fungsi pengawasan.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Gubernur Jabar rutin dilakukan tiap tahun melalui mekanisme Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
DPRD Jabar telah merumuskan catatan kritis atas LKPJ Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna lalu, serta berkomitmen mengawal ketat program pembangunan TA 2026.
“Perjalanan 2026 sedang kami kawal. Awal 2027 nanti kami akan kembali memberikan catatan terhadap pelaksanaan tahun 2026. Tentu kami meyakini dan terus memberikan masukan yang konstruktif kepada Pemprov Jabar,” pungkas Kang Iswara.
(**)
