Bandung Percepat Zero New Stunting, Farhan Fokus Benahi Sanitasi, Lingkungan, dan Gizi Warga
Satunews.id, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting sebagai langkah mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Program ini merupakan penguatan Gerakan Cegah Stunting dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat.
Peluncuran program berlangsung di Yess Coffee, Kota Bandung, Selasa (15/7/2026), dipimpin langsung Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, didampingi Ketua TP Posyandu Kota Bandung Aryatri Benarto Farhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Farhan menegaskan bahwa persoalan stunting tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai masalah kekurangan gizi. Menurutnya, tingginya angka stunting dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, kualitas air, hingga pola hidup masyarakat.
“Stunting bukan hanya masalah ASI atau pemberian makanan tambahan. Ini persoalan yang sangat sistemik. Kalau kita ingin menurunkan angka stunting, maka yang harus kita benahi bukan hanya gizinya, tetapi juga lingkungan, sanitasi, kualitas air, dan seluruh faktor yang memengaruhinya,” ujar Farhan.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Bandung saat ini masih mencapai 22,8 persen, lebih tinggi dibanding target nasional sebesar 16 persen. Kondisi tersebut, kata Farhan, menjadi alarm bagi seluruh jajaran pemerintah agar bekerja lebih serius dan terbuka dalam mencari solusi.
“Kalau kita menyangkal bahwa kita sedang bermasalah, maka masalah itu akan semakin jauh dari solusi. Kita harus berani mengakui kondisi ini agar bisa mencari jalan keluarnya bersama,” katanya.
Farhan menjelaskan, persoalan stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung memperoleh pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Karena itu, menurutnya, persoalan utama justru berada pada faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
“Kalau soal suplai makanan, Kota Bandung tidak ada masalah sama sekali. Jadi jangan-jangan persoalannya bukan semata-mata gizi. Ada faktor-faktor lain yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkontribusi terhadap tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, hingga kualitas sumber air yang perlu terus diperbaiki.
Farhan mengungkapkan, berdasarkan data kewilayahan, sekitar 27 persen rumah di Kota Bandung belum memiliki septic tank yang layak sehingga masih berpotensi melakukan buang air besar sembarangan (BABS). Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
“Persoalan seperti ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan. Ini membutuhkan kerja bersama seluruh perangkat daerah karena sifatnya lintas sektor,” katanya.
Untuk itu, Farhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah melakukan pemetaan persoalan di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda sehingga membutuhkan solusi yang berbeda pula.
“Kewilayahan menjadi garda terdepan. Ada wilayah yang persoalannya banjir, ada yang sanitasi, ada yang kualitas air. Semua harus dipetakan agar intervensinya tepat sasaran,” ujarnya.
Selain itu, Farhan menginstruksikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mengoptimalkan Dapur Dahshat di setiap kelurahan sebagai pusat pengolahan makanan bergizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mengalami kekurangan gizi.
Ia juga meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga mulai memetakan kualitas air sungai, termasuk melakukan pengujian kandungan bakteri Escherichia coli di sejumlah titik Sungai Cikapundung sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan lingkungan.
Farhan menargetkan Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting, yaitu tidak muncul lagi kasus stunting baru. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kerja nyata, evaluasi berkala, serta kolaborasi seluruh pihak.
“Zero New Stunting bukan keajaiban, tetapi sebuah proses. Setiap Senin ketiga setiap bulan, saya minta laporan perkembangan sehingga tahu apa yang sudah berhasil dan yang masih harus diperbaiki,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat dalam penanganan stunting agar bantuan pemerintah tidak tumpang tindih dan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Bandung, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan pencegahan stunting harus dimulai sejak remaja putri, ibu hamil, hingga anak memasuki usia balita.
Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan otak, kemampuan belajar, hingga produktivitas ketika dewasa.
“Karena itu pencegahan harus dimulai dari keluarga dan diperkuat oleh seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Aryatri menjelaskan, Posyandu kini telah bertransformasi menjadi Posyandu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Saat ini Kota Bandung memiliki 2.004 Posyandu, dengan 2.003 Posyandu aktif yang didukung 14.797 kader Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
Ia mengapresiasi peluncuran program Bandung Utama Goes to Zero New Stunting karena mampu mengintegrasikan berbagai program yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri menjadi sistem pendampingan yang lebih terpadu.
“Melalui kolaborasi antara kader Posyandu, tenaga kesehatan, PKK, Karang Taruna, pemerintah kewilayahan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita optimistis dapat melahirkan generasi Bandung yang sehat, cerdas, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menambahkan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan.
Setiap bulan, puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil berisiko stunting kepada lurah melalui sistem by name by address agar intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita akan terus dipantau. Jika belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.
“Dinas Kesehatan bersama seluruh kewilayahan akan terus melakukan evaluasi. Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis Kota Bandung mampu mewujudkan Zero New Stunting,” ujar Sony.
(drj)
