Cimahi Kembangkan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dan Wisata, Strategi Baru Percepat Pengentasan Kemiskinan
Satunews.id, Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi dalam upaya menekan angka kemiskinan. Melalui Dinas Sosial, Pemkot Cimahi menginisiasi Program Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata, sebuah model pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kampung Sosial Berbasis Ketahanan Pangan dengan Orientasi Destinasi Wisata yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (7/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
FGD menjadi forum strategis untuk menyatukan gagasan, menyusun arah kebijakan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, serta berbagai pemangku kepentingan dalam membangun model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPPK) Kota Cimahi. Sekitar 100 peserta hadir dalam kegiatan tersebut, terdiri atas perwakilan perangkat daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, lembaga vertikal, komunitas, hingga insan pers.
Dalam sambutannya, Adhitia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak lagi cukup mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus berorientasi pada pemberdayaan masyarakat agar mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian ekonomi.
“Kampung Sosial merupakan gagasan yang sangat baik dan memiliki potensi untuk direplikasi di seluruh wilayah Kota Cimahi. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi semua pihak agar masyarakat mampu menjadi mandiri secara sosial maupun ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, pembangunan harus dimulai dari tingkat RT, RW, hingga kelurahan agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak nyata.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi, Totong Solehudin, menjelaskan bahwa Program Kampung Sosial merupakan inovasi pembangunan sosial yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari kesejahteraan sosial, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal.
Menurutnya, sebagai kota dengan wilayah yang relatif kecil namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, Cimahi masih menghadapi tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), masih terdapat kelompok masyarakat pada desil terbawah yang membutuhkan intervensi terpadu melalui penguatan perlindungan sosial sekaligus pemberdayaan ekonomi.
Sebagai tahap awal, pengembangan Kampung Sosial akan difokuskan di Kelurahan Cipageran dan Kelurahan Citeureup. Kedua wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar di bidang pertanian perkotaan (urban farming), kelembagaan sosial, usaha mikro, serta wisata berbasis masyarakat.
Seluruh potensi tersebut akan diintegrasikan menjadi kawasan pemberdayaan yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini dikembangkan menggunakan pendekatan Pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Pendekatan tersebut dipadukan dengan konsep social engineering untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kemandirian melalui penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Sebagai referensi, Dinas Sosial mengadopsi konsep Amati, Tiru, dan Modifikasi (ATM) dari berbagai daerah yang berhasil mengembangkan kawasan wisata berbasis pertanian. Konsep tersebut kemudian disesuaikan dengan karakteristik Kota Cimahi agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
Menariknya, kawasan Kampung Sosial juga direncanakan memanfaatkan kendaraan inovasi Komodo, karya anak bangsa asal Kota Cimahi, sebagai identitas sekaligus daya tarik kawasan wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.
Totong menegaskan, keberhasilan Program Kampung Sosial tidak hanya diukur dari menurunnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian masyarakat, tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal, terciptanya lingkungan yang produktif, serta lahirnya kawasan edukasi dan wisata yang mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan program ini mengedepankan semangat gotong royong dan kolaborasi tanpa bergantung sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Kota Cimahi mendorong keterlibatan berbagai pihak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), perguruan tinggi, komunitas, organisasi sosial, serta dunia usaha agar keberlangsungan program tetap terjaga dalam jangka panjang.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menyempurnakan desain Program Kampung Sosial sebelum diimplementasikan di lapangan.
Program tersebut diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang mampu mempercepat pengentasan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus menciptakan kawasan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mewujudkan Cimahi MANTAP melalui pembangunan yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
(Tini)
