Penetapan Pengelola Baru Bandung Zoo Masuki Tahap Akhir, Wali Kota Farhan Pastikan Proses Transparan dan Libatkan Kementerian Kehutanan
Satunews.id, Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung memastikan proses penetapan pengelola baru Bandung Zoo dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa penentuan pengelola tidak dilakukan melalui penunjukan langsung, melainkan melalui mekanisme seleksi terbuka yang melibatkan Kementerian Kehutanan.
Saat ini proses seleksi telah mengerucut kepada tiga kandidat pengelola. Namun, keputusan akhir akan ditetapkan bersama Kementerian Kehutanan mengingat pengelolaan kebun binatang berkaitan erat dengan aspek konservasi satwa dan perizinan lembaga konservasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Farhan mengungkapkan, dirinya akan melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Kehutanan di Jakarta untuk membahas tahapan akhir proses seleksi tersebut. Setelah pembahasan dan penandatanganan selesai dilakukan, Pemerintah Kota Bandung akan segera mengumumkan pemenang tender pengelolaan Bandung Zoo.
“Dari sejumlah peminat yang mendaftar, akhirnya mengerucut menjadi tiga peserta. Dari tiga peserta tersebut harus dipilih satu, dan pemilihannya tidak bisa dilakukan sendirian. Harus bersama kementerian karena izin konservasi dan izin terkait satwa yang dilindungi berada di bawah kewenangan kementerian,” ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Rabu (10/6/2026).
Dalam proses evaluasi, sejumlah aspek menjadi perhatian utama, mulai dari kemampuan manajerial, pengalaman pengelolaan lembaga konservasi, pemeliharaan satwa, hingga aspek sosial dan edukasi masyarakat. Selain itu, kesiapan finansial menjadi syarat penting yang wajib dipenuhi calon pengelola.
Pemenang tender nantinya diwajibkan membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar segera setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Setelah itu, seluruh tanggung jawab operasional, termasuk penyediaan pakan satwa dan kebutuhan pengelolaan lainnya, menjadi kewajiban pengelola baru.
“Begitu tanda tangan PKS, mereka harus langsung membayar kontribusi tetap sebesar Rp4,3 miliar. Setelah itu mereka langsung bertanggung jawab terhadap pakan satwa dan seluruh operasional,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota Bandung masih akan menanggung pembayaran gaji karyawan hingga 25 Juni 2026 sebagai bagian dari masa transisi pengelolaan.
Farhan mengakui kondisi Bandung Zoo yang tidak beroperasi selama kurang lebih enam bulan menjadi tantangan tersendiri bagi calon pengelola. Karena itu, dibutuhkan lembaga konservasi berbadan hukum yang memiliki kapasitas finansial kuat dan komitmen jangka panjang terhadap perlindungan satwa serta keberlanjutan operasional kebun binatang.
“Ini bagian dari investasi yang harus mereka lakukan. Secara bisnis dan finansial, lembaga konservasi yang mengelola harus memiliki kemampuan yang sangat kuat,” tegasnya.
Terkait kemungkinan adanya peserta yang lebih diunggulkan, Farhan memastikan dirinya tetap menjaga netralitas dan objektivitas selama proses berlangsung.
“Saya tidak boleh condong ke siapa pun. Bahkan ketika ada yang ingin menunjukkan dokumen hasil evaluasi, saya memilih menunggu dan melihatnya bersama kementerian,” katanya.
Dengan proses yang kini memasuki tahap akhir, hasil penetapan pengelola baru Bandung Zoo diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat setelah seluruh tahapan administrasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan selesai dilaksanakan. Pemerintah Kota Bandung berharap pengelola baru nantinya mampu mengembalikan fungsi Bandung Zoo sebagai lembaga konservasi, sarana edukasi lingkungan, serta destinasi wisata keluarga yang membanggakan masyarakat Kota Bandung.
(drj)
