Presiden Prabowo Ungkap Arah Kebijakan Ekonomi 2027, Target Pertumbuhan Nasional Tembus 6,5 Persen
Satunews.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2027 melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat, inklusif, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden Prabowo menyampaikan, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2027 ditargetkan mencapai 11,82 hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen PDB guna mendukung berbagai program prioritas nasional.
“Defisit APBN akan tetap dijaga secara sehat pada kisaran 1,80 hingga 2,40 persen PDB sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap pengelolaan fiskal yang prudent dan berkelanjutan,” ujar Presiden Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan stabilitas sektor keuangan dan moneter nasional tetap terjaga. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.
Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditargetkan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD, dengan tingkat inflasi dijaga pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.
Presiden optimistis, melalui strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang disiplin dan terukur, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada tahun 2029 harus benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka statistik, tetapi harus tercermin dalam meningkatnya kesejahteraan rakyat, terbukanya lapangan pekerjaan, dan menurunnya angka kemiskinan,” tegas Presiden.
Pemerintah juga menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun ke kisaran 6,0 hingga 6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 hingga 4,87 persen.
Selain itu, pemerintah menargetkan perbaikan pemerataan ekonomi melalui penurunan rasio gini ke kisaran 0,362 hingga 0,367 sebagai indikator berkurangnya ketimpangan sosial di masyarakat.
Melalui arah kebijakan ekonomi 2027 tersebut, pemerintah berharap pembangunan nasional dapat berjalan lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
(Red)
