Satunews.id, Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor resmi melantik ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026 dalam sebuah upacara khidmat yang sarat makna dan tanggung jawab, Kamis, 9 April 2026.
Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bogor ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan penegasan komitmen bahwa setiap aparatur sipil negara harus hadir sebagai pelayan publik yang berintegritas, profesional, dan siap bekerja nyata di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dihadiri jajaran pejabat struktural, kepala perangkat daerah, serta keluarga peserta, momen ini menjadi titik balik penting bagi para CPNS yang telah menyelesaikan masa percobaan dan kini resmi mengemban amanah sebagai abdi negara.
Dalam arahannya, Bupati Bogor menegaskan bahwa status PNS bukan sekadar simbol kebanggaan, tetapi merupakan tanggung jawab besar yang harus diwujudkan melalui kinerja, loyalitas, dan dedikasi tinggi.
Ia mengingatkan agar para PNS tidak hanya berbangga dengan status, tetapi mampu menunjukkan kerja nyata, menjaga etika, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Pelantikan ini disebut sebagai awal perjalanan pengabdian, bukan akhir dari proses.
Sebanyak ratusan CPNS dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, hingga teknis, resmi diambil sumpah atau janji jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Prosesi pelantikan ditandai dengan penandatanganan berita acara sumpah atau janji serta pemberian ucapan selamat kepada para peserta. Suasana haru dan bangga tampak dari raut wajah para peserta dan keluarga yang menyaksikan langsung momen tersebut.
Di balik prosesi tersebut, tersimpan harapan besar masyarakat agar para PNS yang baru dilantik benar-benar mampu bekerja dan memberikan kontribusi nyata, bukan sekadar mengisi jabatan administratif.
Dengan pelantikan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan semakin mampu mendorong percepatan pembangunan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(Aminah)
