SATUNEWS.id
Kab.Bandung,|| Untuk memberikan pelayanan Kepada masyarakat dalam infrasturktur jalan guna menunjang kelancaran sarana transportasi warga, Bupati Bandung HM. Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang DS telah mengusulkan Pembangunan flyover jalan Bojongsoang ke Pemprov Jabar. Usulan ini telah disampaikan pada jaman era Gubernur Ridwan Kamil, dimana pada sekarang ini mendapatkan perhatian langsung dari Gubernur Jawa Barat KDM atau Kang Dedi Mulyadi.
Mengingat Jalan Raya Bojongsoang merupakan jalan Provinsi, yang mana ini merupakan salah satu jalan yang menyambungkan kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ruas jalan Bojongsoang ini setiap harinya bisa dipastikan terjadi kemacetan karena banyaknya mobilitas warga, sehingga untuk mendapatkan solusi diperlukannya pembangunan flyover.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyetujui usulan prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung terkait pembangunan flyover Bojongsoang. Hal tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan bantuan skema satu proyek pembangunan dari setiap 27 kabupaten/kota.
Dikutip dari info Bandung Raya pada Rabu 1 Oktober, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Jabar, Dedi Mulyadi, S,STP.,MSi, mengungkapkan banyak usulan infrastruktur dari berbagai daerah. Namun, Pemprov Jabar akhirnya menegaskan hanya akan mengakomodasi satu proyek prioritas setiap kabupaten/kota.
“Banyak usulan. Itu tetap kita prioritaskan satu (pembangunan infrastruktur) dari tiap kabupaten/kota. Jadi kabupaten/kota menyampaikan maunya apa? Nah Bojongsoang juga disampaikan untuk menjadi prioritas. Nanti tim kita akan cek,” katanya.
Nantinya Flyover Bojongsoang, akan dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum pembangunan dilakukan. Ia menuturkan, pengecekan diperlukan untuk memastikan ketersediaan lahan hingga detail engineering design (DED) pembangunan Flyover Bojongsoang.
Rencananya Pemprov Jabar hanya akan membangun konstruksi. Sementara pengadaan lahan dan DED sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.***
