Hadapi APBD Turun Rp6 Triliun, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara Tegaskan Pengawasan Pemerintahan 2026 Diperketat
Satunews.id, Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara menegaskan penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi kunci di tengah tantangan fiskal Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi dan buka puasa bersama Jurnalis Hukum Bandung (JHB) di Hotel Horison Bandung, Rabu (11/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kang Iswara, sapaan akrabnya, mengungkapkan postur APBD Jabar 2026 mengalami penurunan dari Rp37 triliun menjadi Rp31 triliun akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun.
Meski demikian, DPRD Jabar bersama Pemprov tetap optimistis menjaga stabilitas pembangunan dengan mempertahankan target pendapatan.
“Kami tetap optimistis karena pemerintah pusat masih memiliki kewajiban kurang salur dana bagi hasil kepada Jabar tahun 2023 dan 2024 sebesar Rp1,6 triliun. Kami berharap tahun ini bisa direalisasikan,” ujar Iswara, Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi Golkar.
Untuk mengantisipasi defisit, DPRD dan Pemprov telah menyepakati langkah strategis, salah satunya percepatan perubahan anggaran dengan memprioritaskan program inti yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Terkait wacana pinjaman daerah, Iswara menegaskan hal tersebut baru sebatas opsi terakhir dan belum ada keputusan resmi.
“Pinjaman daerah itu hanya opsi terakhir, bukan keputusan. Tidak ada penetapan nilai maupun lembaga pemberi pinjaman. Fokus kami tetap optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja,” tegas Ketua DPD Golkar Jabar Dapil Jabar 1 Bandung-Cimahi tersebut.
Dalam forum tersebut, Iswara juga menyoroti pentingnya peran jurnalis di tengah derasnya arus informasi dan opini di media sosial yang tidak selalu berbasis fakta.
Menurutnya, media harus menjadi penyeimbang agar masyarakat tidak mudah terpengaruh opini menyesatkan, terutama dalam isu hukum dan pemerintahan.
“Di tengah derasnya informasi yang tidak jelas sumbernya, media harus hadir memberikan informasi objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Jurnalis punya tanggung jawab moral untuk itu,” katanya.
Melalui sinergi DPRD dan insan pers, ia berharap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Jabar sepanjang 2026 dapat terus terjaga.
(**)
