Satunews.id
Kab Bandung — Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menyelenggarakan Forum Jasa Konstruksi Tahun 2026, bertempat di Hotel Sutan Raja Soreang, Rabu (4/2). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menyinkronkan tata kelola infrastruktur demi tercapainya visi pembangunan daerah.
Acara yang mengusung tema “Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk Mewujudkan Kabupaten Bandung Lebih Bedas Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan di sektor konstruksi, mulai dari praktisi, asosiasi profesi, hingga jajaran perangkat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kegiatan ini menekankan pentingnya regulasi dan standar kualitas dalam setiap proyek fisik di wilayah Kabupaten Bandung, karena Kabupaten Bandung sebagai kontributor aktif dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan bukan sekadar membangun fisik, melainkan membangun pondasi ekonomi yang kokoh bagi warga Bandung. Semangat “BEDAS” (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) kembali digaungkan sebagai landasan kerja bagi seluruh elemen jasa konstruksi.
Saat ini Pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran, khususnya di sektor jasa konstruksi.
Dalam sambutanya Kadis PUTR Zeis Zultaqawa mengatakan, melalui forum komunikasi jasa konstruksi yang digelar hari ini, pemkab Bandung menekankan pentingnya sinergi dan harmonisasi antar pemangku kepentingan untuk mencetak tenaga kerja unggul yang siap bersaing di pasar global.
Untuk itu, Fokus Pelatihan Vokasional dan Bahasa Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah kolaborasi antara pemerintah pusat dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam membekali 200 tenaga kerja lokal dengan pelatihan vokasional.
Tak hanya keterampilan teknis seperti pemasangan girder dan pengelasan baja, para peserta juga akan mendapatkan pelatihan bahasa dan budaya Jepang.
“Setelah dilatih vokasional, langsung dilatih bahasa Jepang agar siap diekspor ke luar negeri,” ujar Zeis.
Lebih lanjut dikatakan Zeis, Hal ini dilakukan menyusul tingginya minat perusahaan di Jepang terhadap tenaga kerja Indonesia yang dinilai memiliki etos kerja yang baik, ramah, dan rajin.
Dalam kegiatan ini kata Zeis, ditekankan pula bahwa sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi bukan sekadar formalitas. Terdapat tiga manfaat utama sertifikasi yang menjadi perhatian yaitu untuk mempermudah tenaga kerja terserap di proyek-proyek strategis.
Peningkatan Kompetensi: Menjamin kualitas infrastruktur baik di tingkat pusat maupun daerah. Peningkatan Pendapatan: Tenaga kerja bersertifikat memiliki nilai tawar upah yang lebih tinggi.
Sinergi Pusat, Provinsi, dan Daerah
Pembagian peran dalam pembinaan tenaga kerja juga dijelaskan secara detail. Pemerintah pusat fokus pada peningkatan kompetensi tenaga ahli, pemerintah provinsi pada pelatihan tenaga ahli, sementara Pemkab Bandung secara khusus menangani pelatihan tenaga terampil.
“Kuncinya adalah komunikasi. Forum jasa konstruksi ini adalah instrumen untuk menyelaraskan kebijakan (harmonisasi) dan bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing (sinergi),” tambahnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran fiskal daerah, sekaligus mewujudkan visi misi Kabupaten Bandung dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri, tukas Zeis ***
