Kab Bandung (Satunews.id) – Tumpukan sampah yang terus menggunung di wilayah RW 11 Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, memaksa pengurus RW mengambil langkah darurat. Akibat menurunnya frekuensi pengangkutan sampah dalam beberapa bulan terakhir. Minggu (05/6/2026).
Ketua RW 11 Desa Citeureup, Gilang Angga Kusuma, mengatakan masyarakat pada umumnya hanya melihat sampah yang tidak terangkut tanpa mengetahui berbagai kendala yang sedang dihadapi pemerintah. Sebagai mitra pemerintah di tingkat kewilayahan, pihaknya memahami adanya keterbatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berdasarkan hasil komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Meski memahami kondisi tersebut, Gilang berharap pemerintah dapat segera menghadirkan solusi agar pelayanan pengangkutan sampah kembali berjalan normal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, sebelum terjadi kendala, pengangkutan sampah dilakukan secara rutin satu kali setiap pekan atau sekitar empat kali dalam sebulan. Namun sejak menjelang hingga setelah Hari Raya Idulfitri, frekuensi pengangkutan menurun drastis menjadi hanya satu hingga dua kali dalam sebulan, sehingga sampah semakin menumpuk di lingkungan warga.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak RW terpaksa mengeluarkan biaya tambahan secara mandiri. Seluruh biaya operasional, termasuk pengerahan satu unit buldoser dan empat armada tronton untuk mengangkut tumpukan sampah, berasal dari kas RW yang bersumber dari iuran masyarakat.
“Seluruh biaya penanganan sampah ini murni ditanggung RW. Tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah desa, kecamatan maupun pihak lainnya. Kami berupaya semaksimal mungkin agar lingkungan tetap bersih meskipun dengan segala keterbatasan,” tegas Gilang.
Selain meminta pemerintah meningkatkan kembali layanan pengangkutan sampah, Gilang juga mengajak masyarakat agar lebih disiplin membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ia menyayangkan masih adanya oknum yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan, bahkan diduga berasal dari luar wilayah.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat volume sampah terus bertambah dan semakin membebani pengelolaan di tingkat lingkungan. Karena itu, ia mengusulkan adanya langkah nyata, seperti peningkatan pengawasan di sekitar tempat penampungan sementara (TPS), sistem penjagaan, hingga pola pengangkutan yang lebih efektif agar persoalan sampah tidak terus berulang.
“Kami berharap pemerintah segera menghadirkan solusi yang konkret. Persoalan sampah tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pengurus lingkungan, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman,” pungkas Gilang Angga Kusuma.
