KAB. BANDUNG // SATUNEWS.ID – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengikuti rapat koordinasi (rakor) teknis persiapan pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2024 ini. Rakor yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri RI dengan melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan ini melalui daring.
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Marlan yang mengikuti pelaksanaan rakor tersebut.
Marlan mengatakan pelaksanaan WWF ini adalah salah satu bagian dari peringatan Hari Air Sedunia. Di mana salah satunya, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berkaitan dengan seminar, pameran teknologi pengolahan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Makanya di dalam kegiatan ini, perusahaan daerah yang bergerak di air minum diundang untuk hadir dalam pelaksanaan WWF ke-10 tersebut yang akan dilaksanakan di Bali tahun 2024 ini,” kata Marlan dalam keterangannya saat mengikuti rakor melalui daring tersebut di Gedung Setda Komplek Pemkab Bandung, Soreang, Jumat (3/5/2024).
Marlan mengatakan salah satu isi dari kegiatan WWF tersebut, berkaitan dengan kebutuhan air bersih yang semakin sulit.
“Tapi disisi lain teknologi terus berkembang. Ini bagaimana pemerintah daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini bisa memanfaatkan teknologi pengolahan air yang lebih efektif dan efisien. Sepertinya ke arah sana dalam pelaksanaan WWF itu,” jelas Marlan.
Ia mengatakan yang diundang dalam pelaksanaan WWF itu, tidak hanya pemerintah daerah maupun BUMD yang ada di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bandung, juga dari luar negeri.
“Ini mungkin yang harus kita ikuti sebetulnya. Sebagai upaya juga dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung,” ucap Marlan.
Memang saat ini, imbuhnya, layanan air bersih di Kabupaten Bandung sudah mencapai 87 persen, baik layanan air bersih yang dilaksanakan PDAM Tirta Raharja, maupun SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang dikelola oleh pemerintah desa maupun komunitas.
“Inilah perlunya untuk mengikuti kegiatan WWF, baik untuk bertukar pengalaman maupun untuk melihat sejauh mana daerah lain atau pun teknologi yang sudah ada yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kita,” ujar Marlan.
Walaupun saat ini, lanjutnya, pemerintah daerah saat ini sedang mendorong kepada pihak PDAM khususnya, untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih kepada masyarakat Kabupaten Bandung.
“Saat ini salah satunya kita sedang membangun SPAM Kertasari, yang punya kapasitas kurang lebih sekitar 1.100 liter per detik. Yang nantinya itu bisa membuat sambungan kurang lebih 45.000 sambungan rumah untuk wilayah timur Kabupaten Bandung. 45.000 sambungan rumah itu ditargetkan dalam empat tahun kedepan, yang bersumber dari SPAM Kertasari dan berharap tahun 2026 selesai pembangunan SPAM-nya untuk menambah sambungan baru di kecamatan yang belum terairi atau terlayani PDAM,” tuturnya.
Karena memang beberapa daerah di bagian timur Kabupaten Bandung belum terlayani PDAM, kata Maran, seperti di Cilengkrang, Cileunyi, Nagreg dan wilayah lainnya belum terlayani air bersih.
“Kita akan ekspansi ke sana. Mudah-mudahan mulai tahun ini, sudah akan berkontrak karena sudah akan ada pemenangnya dan mulai berjalan mungkin ground breaking sekitar bulan Juni 2024. Ini akan menambah cakupan layanan sambungan air bersih,” tuturnya.
Selain itu, kata Marlan, untuk wilayah Margahayu, Margaasih itu akan meningkatkan kapasitas di SPAM Gambung.
“Kabupaten Bandung ini masih mengandalkan sumber air bakunya dari sungai dan sumber air lainnya. Tetapi lebih banyak dari sungai, sehingga memang perlu ada teknologi-teknologi yang lebih efektif dan lebih efisien. Sumber air baku dari sungai itu terganggu pada saat banjir bandang. Namun disaat turun hujan dari hulu, kemudian tingkat kekeruhannya tinggi, sehingga tidak bisa diolah,” tuturnya.
Marlan berharap dengan adanya pelaksanaan WWF itu, nantinya bisa ada berbagai pengalaman. Ia pun berharap sumber air lainnya bisa digunakan untuk menambah kebutuhan sumber air baku di Kabupaten Bandung.
“Selama ini, kita lebih banyak menggunakan sumber air yang sudah ada, sehingga teknologi yang digunakan lebih banyak di layanan. Bagaimana teknologi yang digunakan untuk percepatan misalnya, mengetahui titik air bocor. Kita sudah punya teknologinya, yang bisa dengan cepat mengetahui di mana titik air kebocoran,” jelasnya.
Marlan juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah sudah punya teknologi tekanan air. Tekanan air itu harus merata guna menghindari pipa saluran air pecah.
“Kita sempat mendapat penghargaan dari Francis karena kita sudah menggunakan teknologi itu,” katanya.
Kemudian, kata dia, PDAM sudah memperkecil kebocoran air pada triwulan satu ini hanya di 22,06 persen. Padahal di bulan Desember 2023 lalu masih di 27,2 persen, sehingga turun cukup banyak.
“Ini akan berdampak pada laba perusahaan juga dengan berkurangnya air yang bocor,” katanya.**
