Komisi IV DPRD Bekasi Soroti Kasus 78 TKA Ilegal, Minta Perusahaan Ditindak Tegas

satu news 01

- Redaksi

Sabtu, 18 April 2026 - 10:15 WIB

5025 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Bekasi – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menyatakan pandangan seriusnya terkait hasil Operasi Wira Waspada yang digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, yang berhasil mengamankan 78 Warga Negara Asing (WNA) diduga ilegal di kawasan industri. (18/04/2026)

Dalam pernyataan sikapnya, pihak legislatif menilai operasi ini membuktikan bahwa pengawasan berjalan, namun sekaligus menjadi alarm bahaya bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengendalian tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bekasi.

Tegaskan Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Lokal

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi IV menekankan bahwa setiap WNA yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari izin tinggal hingga Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan.

“Jika tidak dipenuhi, maka ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal,” tegas Haryanto anggota Komisi IV Fraksi Demokrat.

Lebih jauh, lembaga legislatif ini juga menyoroti tanggung jawab dunia usaha. Pihaknya menuntut agar perusahaan pengguna tenaga kerja asing tidak lepas dari jerat hukum. Jangan sampai ada praktik pembiaran atau kesengajaan mempekerjakan WNA tanpa dokumen yang sah. Hal ini harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Dorong Sinergi dan Evaluasi Sistem

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Komisi IV mendorong penguatan sinergi antar instansi. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pihak Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan terpadu, inspeksi rutin, serta pelaporan yang transparan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan yang terlibat, dalam rangka konfirmasi dan evaluasi.

“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan. Namun, kami juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada agar kejadian serupa tidak terus berulang di Kabupaten Bekasi,” pungkas Haryanto (Her)

Berita Terkait

Meriah dan Khidmat! Pemdes Selawangi Gelar Tasyakuran Hajat Bumi, Dongdang Buah dan Sayuran Hasil Panen Warnai Pesta Rakyat
Dedikasi Tanpa Batas: Meski Belum Dilantik, Kepala Desa Terpilih H. Ibnu Rusdi Sigap Kawal Penyaluran Bansos KKS Di Kedungwaringin
Angie Natesha Ketua Wanoja Perjuangan, Gelar Donor Darah dan Cek Kesehatan Gratis di Sukamenak
Wujudkan Sekolah Layak, SDN Pandan Arum Sambut Program Revitalisasi APBN 2026
Bupati Asep Japar Lepas Atlet Sukabumi, Bidik 10 Besar Porprov Jabar
H. Gundar Pimpin Golkar Kota Sukabumi, Targetkan Enam Kursi Legislatif
Direksi dan Civitas Hospitalia RSUD Sekarwangi Ucapkan Selamat Hari Dokter Nasional 2026
Hari Santri Nasional 2026, Kades Sukagalih Aja Waridin Ajak Generasi Muda Perkuat Akhlak, Ilmu, dan Semangat Membangun Negeri

Berita Terkait

Minggu, 18 Oktober 2026 - 14:07 WIB

Preseden Buruk Bagi Birokrasi di Kabupaten Bekasi, TP2D Kankangi Lembaga Resmi

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 17:26 WIB

Edi Suprapto Kukuhkan Pengurus SWI Kota dan Kabupaten Bandung dalam Rapat Koordinasi

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 07:52 WIB

Pimpred Kabarnusa24: Belum Saatnya Pak Plt !!! Pembentukan TP2D Kabupaten Bekasi Lampaui Batas Kewenangan

Kamis, 1 Oktober 2026 - 16:47 WIB

MUSKOT KORMI Kota Bandung Tetapkan Topan Ardian Saputra sebagai Ketua Definitif

Rabu, 9 September 2026 - 20:34 WIB

THE GAME HAS CHANGED: Perry & Chandra, Karakter Adalah Modal Utama Bisnis di Era Sulit

Minggu, 6 September 2026 - 19:43 WIB

DPD KKJN Jawa Barat 2026-2030 Resmi Terbentuk Komitmen Lahirkan Jurnalis Profesional dan Berintegritas

Rabu, 2 September 2026 - 22:48 WIB

Tiga Nama Berebut Kursi Ketua KADIN Kabupaten Bogor, MUKAB IX Jadi Penentu Arah Dunia Usaha 2026–2031

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 14:17 WIB

Kang Awang Tegaskan Komitmen LBI Kota Bandung: Bukan Sekadar Kumpul, Tapi Bermanfaat dan Siap Kawal Visi ‘Bandung Utama’

Berita Terbaru