“Kita Nggak Punya DPRD”, Dian Rahadian Beber Strategi Hanura Jabar Hadapi Pemilu 2029
*BANDUNG* – Kalimat blak-blakan itu keluar dari Ketua DPD Partai Hanura Jawa Barat *H. Dian Rahadian, S.H., M.H.* saat memimpin Silaturahmi dan Konsolidasi Calon Pengurus Periode 2025-2030 di Kantor DPD Hanura Jabar, Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 118, Bandung, Jumat 29/5/2026.
Kondisi minim kursi legislatif jadi titik tolak. Data saat ini: Hanura Jabar hanya punya 4 DPC aktif dengan 2 kursi di DPRD Purwakarta dan 1 kursi di Cirebon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita nggak punya DPRD. Jadi apa yang mau dibicarakan kalau kita tidak ada wakil rakyat. Dorong dulu 4 DPC ini untuk segera konsolidasi. Lebih baik pengurus di daerah masing-masing segera bergerak agar bendera Hanura berkibar, meskipun sederhana,” tegas Dian di depan ratusan calon pengurus.
*3 Langkah Konkret Tanpa Kursi DPRD*
Dari kondisi itu, Dian merumuskan strategi bertahan Hanura Jabar:
*1. Tancap Gas Struktur Sampai Kecamatan*
Target utama: 27 DPC aktif dan 627 kecamatan di Jabar terisi penuh SK kepengurusan sebelum verifikasi KPU 2027 untuk Pemilu 2029. Total formasi DPD Jabar disiapkan 660 pengurus dengan komposisi 30% perempuan sesuai aturan KPU.
Catatan pahit: Verifikasi 2024 struktur TKP Jabar baru 27,67%. Target 2027: 100%.
*2. Kunci Kas Partai Lewat Outsourcing SKPD/BUMD*
Tanpa akses APBD lewat legislatif, Dian melirik eksekutif. Ia menyebut akan mengaktifkan jaringan ke SKPD dan BUMD Jabar untuk penempatan karyawan outsourcing.
“Kita sudah punya pengalaman 5.000 karyawan. Yang penting kita perbesar jadi 100.000. Pemerintah banyak SKPD dan BUMD di Jabar yang perlu kita akses. Kalau sudah ratusan ribu karyawan, kas partai tidak akan kosong,” jelasnya.
Sektor UMKM dan Koperasi disebut “wajib” karena APBD Jabar berbasis ke sana.
*3. Rebranding: Bendera di Setiap Rumah*
Strategi terakhir: ganti wajah. Logo Hanura berubah dari kotak menjadi “singa yang siap mengaum” agar disukai milenial. Instruksi Dian ke kader: pasang bendera partai di tiap rumah.
“Sekarang saatnya kita kompak. Buat apa kita ribut-ribut di dalam tapi naon untuk diributkan, nggak ada kue yang bisa dijemputkan. Mari kita menatap 2029 lebih baik,” pungkasnya.
Kegiatan dihadiri perwakilan Forum Indonesia Menggugat, ormas, IPSI Jabar, pengusaha outsourcing, hingga media Patroli.
Pernyataan “nggak punya DPRD” jadi pengakuan jujur sekaligus bahan bakar strategi. Hanura Jabar memilih memperkuat struktur hingga akar rumput, mengisi kas via birokrasi, dan rebranding untuk rebut suara baru. Jabar jadi kunci karena punya 36 juta DPT dan 120 kursi DPRD provinsi.
(Red)**
