Satunews.id, Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat upaya mitigasi bencana berbasis masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar pada Senin (30/03/2026) di Aula Kecamatan Cimahi Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah sistematis Pemkot Cimahi dalam menekan risiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi berbagai potensi ancaman yang semakin kompleks.
Cimahi sendiri termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, longsor, hingga potensi gempa bumi akibat aktivitas Sesar Lembang. Selain itu, ancaman bencana hidrometeorologi yang dipicu perubahan iklim juga dinilai semakin meningkat dan sulit diprediksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir menjadi pembelajaran penting. Ia menilai, dampak besar yang ditimbulkan, baik korban jiwa, kerusakan lingkungan, maupun gangguan psikologis, sebagian besar dipicu oleh rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat.
“Karena itu, pendekatan mitigasi tidak bisa lagi bersifat reaktif. Harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan hingga ke tingkat komunitas paling kecil,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa investasi dalam mitigasi bencana jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana.
“Setiap satu rupiah yang dikeluarkan untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya yang harus ditanggung saat bencana terjadi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Cimahi yang berada di kawasan rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut telah diintegrasikan dalam berbagai dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam kebijakan tata ruang, perizinan bangunan, hingga pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko.
Sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan, termasuk ketua RT dan unsur karang taruna. Peserta dibekali pemahaman praktis terkait pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan saat dan setelah bencana.
Materi yang diberikan meliputi simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, hingga pentingnya membangun sistem peringatan dini di tingkat lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan yang berpotensi memicu banjir, melakukan penghijauan untuk mencegah longsor, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul di wilayah masing-masing.
Hingga saat ini, penanganan bencana di Cimahi dinilai menunjukkan capaian positif, khususnya dalam respons cepat terhadap situasi darurat. Namun, pemerintah menegaskan bahwa fase pemulihan tetap membutuhkan waktu panjang dan koordinasi lintas sektor, sehingga penguatan mitigasi menjadi strategi paling efektif dalam meminimalkan dampak bencana di masa mendatang.
Dalam kegiatan tersebut juga diperkenalkan aplikasi KANDAGA (Kanal Dokumen Administrasi Terintegrasi), inovasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi yang berfungsi sebagai “brankas digital” bagi masyarakat.
Melalui KANDAGA, warga dapat menyimpan salinan dokumen penting seperti administrasi kependudukan dan pendidikan secara aman. Inovasi ini menjadi bagian dari strategi mitigasi non-struktural, khususnya dalam mengantisipasi kehilangan dokumen penting saat terjadi bencana.
Aplikasi ini memiliki sejumlah keunggulan, antara lain dapat diakses secara gratis, dilengkapi sistem keamanan berbasis login dan hak akses, serta memungkinkan dokumen tetap tersimpan meskipun dokumen fisik rusak akibat bencana.
Dengan pendekatan yang melibatkan masyarakat secara langsung serta didukung inovasi teknologi, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan.
(Tini)
