Satunews.id, Bogor, Cikaret – Banjir yang kembali merendam kawasan Setu Cikaret, Cibinong, Kabupaten Bogor, kini menjadi sorotan serius masyarakat. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Minggu (19/04/2026) sore hingga malam kembali memicu genangan air yang bertahan hingga Senin pagi.
Yang paling memprihatinkan, banjir ini bukan kejadian baru. Warga menegaskan bahwa musibah serupa sudah menjadi langganan sejak tahun 2020 hingga 2026, namun hingga kini belum ada penanganan menyeluruh yang mampu menghentikan siklus banjir tahunan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sejumlah titik Kelurahan Harapan Jaya, ketinggian air mencapai mata kaki hingga sepinggang orang dewasa. Luapan air dari Setu Cikaret yang diperparah buruknya drainase disebut sebagai penyebab utama banjir yang terus berulang.
Akibatnya, akses jalan lumpuh total, kendaraan banyak yang mogok, dan aktivitas warga terganggu sejak malam hingga pagi hari. Kondisi ini memicu keresahan mendalam karena setiap kali hujan deras turun, warga selalu dihantui ancaman banjir.
Ketua RT sekaligus narasumber lapangan, Lukman, turun langsung melakukan investigasi ke lokasi terdampak. Dari hasil peninjauan, ia menegaskan bahwa kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah daerah.
“Banjir ini sudah jadi langganan dari tahun 2020 sampai sekarang 2026. Setiap hujan deras warga selalu waswas dan resah. Kami sangat berharap ada tindakan nyata,” ujar Lukman.
Ia pun secara tegas meminta Rudy Susmanto untuk segera turun langsung melakukan sidak dan melihat kondisi warga di lapangan.
“Kami mohon Pak Bupati segera bertindak dan meninjau langsung lokasi. Jangan sampai masyarakat terus hidup dalam ketakutan setiap musim hujan datang,” tegasnya.
Warga mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi Setu Cikaret, pembenahan total sistem drainase, serta evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan genangan agar persoalan yang sudah berlangsung enam tahun ini tidak terus berulang.
Banjir yang terus menghantui sejak 2020 hingga 2026 kini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera mengambil langkah konkret sebelum keresahan warga berubah menjadi krisis yang lebih besar.
(Aminah)
