Komisi IV DPRD Bekasi Soroti Kasus 78 TKA Ilegal, Minta Perusahaan Ditindak Tegas

satu news 01

- Redaksi

Sabtu, 18 April 2026 - 10:15 WIB

5019 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabupaten Bekasi – Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi menyatakan pandangan seriusnya terkait hasil Operasi Wira Waspada yang digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, yang berhasil mengamankan 78 Warga Negara Asing (WNA) diduga ilegal di kawasan industri. (18/04/2026)

Dalam pernyataan sikapnya, pihak legislatif menilai operasi ini membuktikan bahwa pengawasan berjalan, namun sekaligus menjadi alarm bahaya bahwa masih terdapat celah dalam sistem pengendalian tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bekasi.

Tegaskan Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Lokal

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Komisi IV menekankan bahwa setiap WNA yang bekerja di Indonesia wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari izin tinggal hingga Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sesuai regulasi Kementerian Ketenagakerjaan.

“Jika tidak dipenuhi, maka ini bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga berpotensi merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal,” tegas Haryanto anggota Komisi IV Fraksi Demokrat.

Lebih jauh, lembaga legislatif ini juga menyoroti tanggung jawab dunia usaha. Pihaknya menuntut agar perusahaan pengguna tenaga kerja asing tidak lepas dari jerat hukum. Jangan sampai ada praktik pembiaran atau kesengajaan mempekerjakan WNA tanpa dokumen yang sah. Hal ini harus ditindak tegas sesuai peraturan yang berlaku.

Dorong Sinergi dan Evaluasi Sistem

Untuk mencegah kasus serupa terulang, Komisi IV mendorong penguatan sinergi antar instansi. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pihak Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pengawasan terpadu, inspeksi rutin, serta pelaporan yang transparan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV juga menyatakan akan mempertimbangkan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan perusahaan yang terlibat, dalam rangka konfirmasi dan evaluasi.

“Kami mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan. Namun, kami juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang ada agar kejadian serupa tidak terus berulang di Kabupaten Bekasi,” pungkas Haryanto (Her)

Berita Terkait

Kolam Retensi Tegalluar Jadi Solusi Banjir Bojongsoang, DPRD Siap Kawal Realisasinya
Samsu Dawam, S.H. Siap Mencalonkan Diri Kembali sebagai Kepala Desa Karang Asih Periode 2026–2034
Peringati Hari Lahir Pancasila, Lurah Akim Ajak Warga Jayabakti Perkuat Gotong Royong
Gelorakan 1 Juni, Kades Sukabudi Iim Pitung Ajak Warga Jadikan Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa
Pemilihan Pengisian Anggota BPD Desa Sukaringin Berjalan Transparan dan Kondusif
KDS: Pendapatan PKB dan BBN-KB Difokuskan untuk Perbaikan Infrastruktur Jalan
Kades Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, Samsu Dawam Dukung Pemilihan BPD Berjalan Transparan dan Kondusif
Dari Semarang ke Bandung: Warisan Kuliner Kepala Manyung Bu Fat Sejak 1969 Kini Bisa Dinikmati

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:36 WIB

Dadan Hindayana Dicopot, Nanik S Deyang Pimpin Badan Gizi Nasional

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:28 WIB

Desakan Usut Dugaan TPPU Tambang Ilegal di Hutabargot Menguat, Kejagung dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:23 WIB

FGD MKI–IPB Soroti Dampak Permen KP No. 5 Tahun 2026, Rekomendasikan Masa Transisi Tiga Tahun untuk Lindungi Nelayan dan Pelaku Usaha

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:19 WIB

Kemenag Madina Lakukan Pemeriksaan Khusus terhadap Kepala MTs GUPPI Malintang, Warga Dorong Evaluasi Kepemimpinan

Selasa, 2 Juni 2026 - 23:14 WIB

1.581 Warga Bojongnangka Terima Bantuan Pangan, Kades H. Amir Arsyad Pastikan Distribusi Tepat Sasaran dan Tertib

Selasa, 2 Juni 2026 - 20:02 WIB

127 CPNS Cimahi Resmi Jadi PNS, Ngatiyana: Ini Awal Pengabdian, Bukan Garis Finish

Senin, 1 Juni 2026 - 23:12 WIB

Satunews.id Peringati Hari Lahir Pancasila 2026: Memperkokoh Persatuan Bangsa dan Menjaga Semangat Kebhinekaan

Senin, 1 Juni 2026 - 20:46 WIB

Desakan Audit dan Investigasi Menguat, Dugaan Pungli di MTs GUPPI Malintang Jadi Sorotan Publik

Berita Terbaru