Cianjur// Desa Kamurang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, 2 September 2024, Proyek pembangunan jalan gang di Desa Kamurang sedang disorot setelah muncul dugaan ketidaktransparanan dalam pelaksanaannya.
Masyarakat setempat mengeluhkan kurangnya informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan proyek tersebut. Selain itu, program ketahanan pangan di desa juga dipertanyakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memberikan klarifikasi terkait isu ini, beberapa dinas terkait telah diminta untuk memberikan penjelasan:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Dinas ini diharapkan memberikan rincian mengenai anggaran, kontraktor, dan proses pelaksanaan proyek pembangunan jalan gang. Informasi ini penting untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
2. Dinas Pertanian atau Badan Ketahanan Pangan: Jika program ketahanan pangan terlibat, dinas ini diminta menjelaskan pelaksanaan program, alokasi anggaran, dan manfaat yang diharapkan untuk masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD): Untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan anggaran proyek dan transparansi keuangan. BPKAD dapat memberikan detail tentang bagaimana dana proyek dikelola dan dipertanggungjawabkan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Diminta untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk memastikan keterbukaan informasi mengenai proyek, serta menjawab pertanyaan masyarakat terkait akses informasi publik.
5. Inspektorat Daerah: Untuk memberikan penjelasan mengenai audit dan pengawasan proyek serta tindak lanjut terhadap dugaan penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap regulasi.
Tim berita telah mencoba menghubungi Kepala Desa Kamurang untuk mendapatkan penjelasan, namun hingga saat ini belum ada respons. Kami menunggu tanggapan dari dinas-dinas terkait untuk memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif.
Penting bagi semua pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek, agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi dan proyek dapat memberikan manfaat yang maksimal sesuai dengan tujuan pemerintah.
(Red)**
