Kabupaten Bekasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) membuktikan bahwa efisiensi anggaran pemerintah pusat tahun 2026 sama sekali tidak menyurutkan langkah penegakan hukum. Dalam momentum menyambut Hari Lahir Kejaksaan RI, Kejari Kabupaten Bekasi menggelar acara Coffee Morning bersama insan pers pada Senin (31/8/2026) untuk memaparkan capaian kinerja transparan sepanjang periode Januari hingga Agustus 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Semeru, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keterbatasan anggaran justru menjadi pemicu untuk bekerja lebih efektif. “Adanya efisiensi anggaran tidak menghalangi maupun menyurutkan semangat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang penegakan hukum secara optimal,” ujar Semeru saat membuka pemaparan di hadapan awak media.
Langkah nyata efisiensi tersebut terbukti dari angka penyerapan anggaran yang impresif di berbagai sektor. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) mencatatkan penyerapan tertinggi sebesar 95,87%, disusul Tindak Pidana Khusus (Pidsus) 93,74%, Pidana Umum (Pidum) 69,97%, hingga Pembinaan 60,94%, yang dibarengi dengan modernisasi SDM berbasis Artificial Intelligence (AI) dan cyber security.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Seksi Intelijen turut menunjukkan komitmen preventif yang kuat dalam menjaga kondusivitas wilayah melalui jargon “Pahami Hukum, Jauhi Hukuman”. Lewat program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), podcast Jaksa Menyapa, hingga sosialisasi kepada kepala sekolah se-Kabupaten Bekasi, Intelijen aktif membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperketat pengawasan aliran kepercayaan serta Tenaga Kerja Asing (TKA).
Sementara itu, Seksi Pidsus mencatatkan performa garang dalam penanganan tindak pidana korupsi dan perpajakan. Sepanjang delapan bulan terakhir, Pidsus berhasil mengamankan uang titipan penanganan perkara korupsi sebesar Rp930,1 juta, meraup denda damai perpajakan senilai Rp1,004 miliar, serta terus mengejar sisa pembayaran denda perkara perpajakan dan cukai hingga akhir tahun. Kecepatan dan kepastian hukum juga ditunjukkan oleh Seksi Pidum dalam merespons amanat UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP Nasional.
Dari 739 SPDP yang diterima, penunjukan Jaksa Penuntut Umum berhasil dilakukan dalam waktu kurang dari tiga hari, di mana 348 perkara di antaranya telah dilimpahkan ke pengadilan dan 518 terpidana telah dieksekusi badan. Penyelamatan keuangan negara paling spektakuler disumbangkan oleh Seksi Datun yang berhasil mengamankan aset negara hingga Rp40,15 miliar melalui jalur perdata litigasi. Selain itu, pemulihan keuangan negara secara non-litigasi telah mencapai Rp1,37 miliar, dengan target optimis menembus angka Rp15,19 miliar hingga penghujung tahun 2026 nanti.
Kontribusi terhadap kas negara diperkuat oleh Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) yang sukses menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp1,87 miliar. Pendapatan tersebut bersumber dari hasil lelang barang bukti rampasan, uang rampasan negara, hingga pengelolaan dan pemeliharaan terpadu terhadap ratusan unit kendaraan sitaan.
Mengakhiri pemaparannya, Kajari Kabupaten Bekasi menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi masyarakat dan media dalam mengawal penegakan hukum. “Pencapaian ini bukanlah akhir, melainkan pendorong bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi demi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan profesional,” pungkas Semeru (Her)
