Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

satu news 01

- Redaksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

502 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

*BEKASI* – Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi menjadi sorotan publik. Pejabat tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan CV keluarga yang berkecimpung di proyek konstruksi.

Informasi ini mencuat setelah adanya pemberitaan dari salah satu media online. Dugaan konflik kepentingan ini muncul karena Kabid SDA memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan proyek infrastruktur di wilayah Kabupaten Bekasi.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Jika terbukti, kondisi ini berpotensi melanggar prinsip integritas dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Sesuai Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, ASN dilarang memiliki usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas jabatannya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi belum memberikan klarifikasi resmi. _sergap.co.id_ juga masih berupaya mengkonfirmasi ke pihak dinas terkait.

Dugaan Konflik Kepentingan Perlu Diusut

Praktisi hukum dan pegiat antikorupsi menilai, dugaan keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek pemerintah harus diusut tuntas. Sebab, hal ini bisa membuka ruang terjadinya monopoli, pengaturan pemenang tender, dan merugikan negara.

“Jika ada ASN yang memiliki usaha di bidang yang sama dengan tupoksinya, maka wajib mundur atau melepas kepemilikan. Ini soal etika dan hukum,” kata salah satu sumber hukum yang dihubungi Satunews. id.

Masyarakat dan pegiat anti-korupsi meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi serta APH untuk melakukan pemeriksaan. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan proyek infrastruktur.

Diskominfo dan Inspektorat Belum Bersuara

Sampai saat ini, Diskominfo dan Inspektorat Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Padahal, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek publik menjadi tuntutan utama masyarakat.

*Satunews.id*membuka ruang hak jawab bagi Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi dan pihak-pihak terkait. Klarifikasi dapat disampaikan melalui redaksi untuk dimuat sebagai pemberitaan berimbang.

(Red) ***

Berita Terkait

Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek
Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025
‎83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Pemdes Klapanunggal Tancap Gas Bangun Infrastruktur, Kades Gonon Turun Langsung Kawal Pengaspalan Jalan Warga
Bekerja Dengan Hati Nurani
Pemdes Bojongnangka Jemput Bola Salurkan BLT-DD, Kades H. Amir Antar Langsung Bantuan ke Rumah Lansia
Wabup Subang Hadiri Rakor Sampah Jabar, Target 120 Mesin Pengolah untuk 600 Ton Sampah Per Hari
Bupati Garut Ingatkan: Jangan Jadikan Event Alasan Bertindak Tak Pantas
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:51 WIB

Fahmi Ummi Hadir, Wawenag: Perempuan Harus Jadi Subjek, Bukan Objek

Selasa, 12 Mei 2026 - 20:08 WIB

Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi

Selasa, 12 Mei 2026 - 18:12 WIB

Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025

Senin, 11 Mei 2026 - 20:57 WIB

Wabup Subang Hadiri Rakor Sampah Jabar, Target 120 Mesin Pengolah untuk 600 Ton Sampah Per Hari

Senin, 11 Mei 2026 - 20:32 WIB

Bupati Garut Ingatkan: Jangan Jadikan Event Alasan Bertindak Tak Pantas

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:35 WIB

Pameran “AUM di Tengah Realitas Hybrid” Hadirkan Spiritualitas Bali di Ruang Seni Bandung

Rabu, 6 Mei 2026 - 11:42 WIB

Prioritaskan Penanganan Pasien, RS Maranatha Permudah Administrasi BPJS dan Disdukcapil ‎

Senin, 4 Mei 2026 - 18:45 WIB

DPRD Jabar Bakal Buat Ranperda Soal Perlindungan Keluarga dari Perilaku Seksual Menyimpang atau LGBT hingga Dampak Negatif Era Digital

Berita Terbaru