Viral Aktivitas Galian di Bojong, Nama Sekdes Terseret: Klarifikasi Sebut PK 16 Dikembangkan PT Hikamah Alam Sentosa
Satunews.id, Bogor – Aktivitas penggalian dan penataan lahan di wilayah Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial TikTok.
Narasi yang beredar menyebut aktivitas tersebut sebagai proyek galian C dan mengaitkannya dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Bojong. Namun, informasi tersebut kemudian diklarifikasi setelah SatuNews.id melakukan konfirmasi langsung kepada Sekdes Bojong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari hasil konfirmasi, Sekdes Bojong membantah bahwa aktivitas tersebut merupakan proyek galian C miliknya maupun kegiatan yang dikelolanya.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada SatuNews.id, aktivitas di lokasi tersebut merupakan bagian dari pembangunan perumahan PK 16, yang disebut dikembangkan oleh PT Hikamah Alam Sentosa.
“Ini bukan proyek Sekdes Bojong. Itu pembangunan perumahan PK 16,” demikian inti klarifikasi Sekdes Bojong saat dikonfirmasi.
Klarifikasi tersebut penting untuk meluruskan narasi yang berkembang di media sosial. Sebab, aktivitas penggalian atau penataan lahan secara visual belum cukup untuk menyimpulkan bahwa suatu kegiatan merupakan usaha galian C, terlebih untuk mengaitkannya dengan pihak tertentu tanpa bukti dan konfirmasi.
Peristiwa ini kembali menunjukkan bagaimana informasi di media sosial dapat menyebar jauh lebih cepat dibandingkan proses verifikasi.
Sebuah video dapat menjadi viral hanya dalam hitungan jam. Namun, narasi yang menyertainya belum tentu menggambarkan keseluruhan fakta di lapangan.
Dalam kondisi seperti ini, nama seseorang dapat terseret dalam sebuah informasi sebelum yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan.
Karena itu, viralitas tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran. Setiap informasi yang menyangkut kepentingan publik tetap membutuhkan verifikasi, konfirmasi, dan bila diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung.
Berdasarkan hasil klarifikasi, pembangunan perumahan PK 16 tersebut ditegaskan bukan proyek yang dikelola Pemerintah Desa Bojong maupun Sekdes Bojong.
Keberadaan suatu kegiatan pembangunan di wilayah administratif desa juga tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki hubungan kepemilikan, pengelolaan, ataupun kepentingan bisnis terhadap proyek tersebut.
Dengan demikian, apabila masyarakat ingin mengetahui lebih jauh mengenai status perizinan, legalitas lahan, dokumen pembangunan, maupun aspek teknis PK 16, maka informasi tersebut perlu dikonfirmasi kepada pihak pengembang dan instansi pemerintah yang memiliki kewenangan.
Dalam klarifikasi yang diterima SatuNews.id, pihak yang disebut sebagai pengembang pembangunan perumahan PK 16 adalah PT Hikamah Alam Sentosa.
Setelah keterlibatan Sekdes Bojong diklarifikasi, perhatian publik kini dapat diarahkan pada persoalan yang lebih substantif, yakni status pembangunan PK 16 itu sendiri.
Publik tentu dapat mempertanyakan:
Bagaimana status perizinannya? Apakah dokumen pembangunan telah terpenuhi? Bagaimana status legalitas lahannya? Dan siapa pihak yang secara resmi bertanggung jawab atas kegiatan tersebut?
Pertanyaan tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah pembangunan yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.
Namun, jawaban mengenai aspek teknis, legalitas, serta perizinan pembangunan lebih tepat disampaikan oleh pihak pengembang dan instansi yang memiliki kewenangan.
Jika kemudian ditemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan atau aturan lainnya, maka hal tersebut dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah membedakan antara lokasi pembangunan, pemilik proyek, pengelola kegiatan, dan pemerintah desa sebagai wilayah administratif.
Keempat hal tersebut tidak dapat disamakan tanpa adanya bukti.
Sebuah proyek yang berada di wilayah desa tidak otomatis menjadi proyek pemerintah desa. Demikian pula, seorang perangkat desa tidak dapat langsung disebut sebagai pemilik atau pengelola proyek hanya karena aktivitas pembangunan berlangsung di wilayah administrasinya.
Penentuan pihak yang bertanggung jawab harus berdasarkan fakta, dokumen, serta keterangan dari pihak-pihak yang berwenang.
Fenomena viralnya aktivitas di Bojong menjadi pengingat bahwa masyarakat perlu berhati-hati dalam menerima informasi dari media sosial.
Sebuah video hanya menunjukkan apa yang terekam kamera. Sementara untuk mengetahui status sebuah kegiatan secara utuh diperlukan penelusuran lebih jauh.
Mulai dari siapa pemilik kegiatan, siapa pengelolanya, bagaimana status tanahnya, hingga apakah seluruh perizinan telah dipenuhi.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya berdasarkan video dan narasi yang beredar.
Viral bukan berarti fakta. Sebaliknya, klarifikasi juga bukan berarti persoalan selesai.
Jika masih terdapat pertanyaan mengenai legalitas pembangunan PK 16, maka pertanyaan tersebut tetap layak dijawab secara terbuka oleh pihak yang berwenang.
Berdasarkan konfirmasi yang diperoleh SatuNews.id, aktivitas pembangunan yang menjadi sorotan tersebut dinyatakan oleh Sekdes Bojong bukan sebagai proyek galian C miliknya maupun proyek yang dikelolanya, melainkan pembangunan perumahan PK 16 yang disebut dikembangkan oleh PT Hikamah Alam Sentosa.
Klarifikasi tersebut disampaikan sebagai bentuk pemenuhan prinsip verifikasi dan keberimbangan, sekaligus memberikan ruang kepada pihak yang namanya terseret dalam narasi media sosial untuk menyampaikan penjelasan.
Di sisi lain, hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai status pembangunan tetap harus dihormati.
Jika seluruh ketentuan pembangunan telah dipenuhi, keterbukaan informasi dari pihak pengembang dan instansi terkait akan menjadi jawaban paling tepat terhadap pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan persoalan dalam aspek perizinan atau ketentuan lainnya, maka pemeriksaan dapat dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Pada akhirnya, pembangunan membutuhkan kepastian hukum, sementara informasi publik membutuhkan kepastian fakta.
SatuNews.id akan terus mengedepankan verifikasi, konfirmasi, keberimbangan, dan hak jawab dalam setiap pemberitaan yang menyangkut kepentingan publik.
Sebab, fakta tidak boleh kalah oleh viralitas, dan sebuah nama tidak boleh menjadi korban dari informasi yang belum terverifikasi.
(Aminah)
