PESAWARAN – Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran kembali memanas. Ketua GARDA P3ER Pesawaran, Sabturizal, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran pada Senin (13/4/2026) untuk menyerahkan bukti tambahan terkait pelanggaran pengangkatan pegawai non-ASN di lingkungan Disdikbud.
Bukti tersebut diterima langsung oleh Kasi Pidsus Kejari Pesawaran, Fuad Alfano Adi Chandra, S.H. “Alhamdulillah, berkas tambahan sudah kami terima. Akan kami teliti syarat formil dan materilnya,” ujar Fuad singkat.
Sabturizal menjelaskan bahwa bukti baru ini menguatkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 65.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pasal tersebut ditegaskan tiga larangan utama:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN.
2. Larangan berlaku juga bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN.
3. Pejabat yang melanggar dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Faktanya, di tahun 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran masih menerima pegawai honorer di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kami punya bukti-buktinya,” tegas Sabturizal kepada awak media.
Penyerahan berkas tambahan ini, lanjut Sabturizal, sebagai bentuk keseriusan GARDA P3ER Pesawaran dalam mengawal kasus dugaan korupsi di instansi tersebut.
Sikap Tegas: Demo Direncanakan
Sabturizal juga mengumumkan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dekat. “Kami akan melakukan demo di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Disdikbud Kabupaten Pesawaran belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan dan rencana aksi unjuk rasa tersebut.
