Farhan Tegaskan Rotasi Pejabat Pemkot Bandung Berbasis Meritokrasi, Bukan Pemberhentian Mendadak
Satunews.id, Kota Bandung – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Bandung berlangsung secara rutin, normal, dan sesuai dengan prinsip meritokrasi.
Farhan menegaskan, tidak ada pemberhentian mendadak maupun kebijakan yang dilakukan di luar mekanisme kepegawaian. Setiap pergeseran jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta hasil evaluasi kinerja aparatur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pelantikan sekarang ini semuanya berjalan secara rutin dan normal. Tidak ada lonjakan-lonjakan, tidak ada pemberhentian mendadak. Di kewilayahan memang terjadi perubahan-perubahan, namun semua perubahan sesuai dengan skenario yang menggunakan prinsip meritokrasi,” kata Farhan usai pelantikan di Balai Kota Bandung, Senin (31/8/2026).
Dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian yakni Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung.
Sementara itu, pelantikan lainnya didominasi pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan. Sejumlah jabatan yang mengalami perubahan antara lain lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di lingkungan kecamatan.
Farhan menyampaikan, penataan organisasi masih terus dilakukan. Pemerintah Kota Bandung juga masih melakukan evaluasi terhadap sejumlah posisi dan wilayah tertentu guna memastikan struktur organisasi berjalan sesuai kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Di sisi lain, Farhan mengakui masih terdapat satu jabatan kepala perangkat daerah yang belum terisi secara definitif, yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung.
Menurutnya, Pemkot Bandung tengah mengajukan kandidat yang berasal dari Kementerian Keuangan. Proses pengisian jabatan tersebut saat ini masih berjalan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Farhan menjelaskan, pengalaman dan pemahaman mendalam mengenai kebijakan fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam pengisian jabatan Kepala BKAD. Tantangan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin kompleks membutuhkan pejabat dengan kompetensi yang sesuai.
“Kami mengajukan pejabat dari Kementerian Keuangan karena pengelolaan aset dan keuangan daerah saat ini sangat menantang. Transfer ke daerah juga mengalami perubahan format yang dinamis, sehingga dibutuhkan pejabat yang memahami proses pembentukan kebijakan di Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Ia menegaskan, proses pengisian jabatan tersebut tetap akan dilakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku serta melibatkan instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), serta BKN.
“Kalau kepala dinas yang masih kosong tinggal satu itu saja. Kami akan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan,” katanya.
Farhan optimistis penataan organisasi dan pengisian jabatan di lingkungan Pemkot Bandung dapat berjalan lancar. Dengan komposisi aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, ia berharap roda pemerintahan semakin efektif serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Penataan tersebut, lanjut Farhan, merupakan bagian dari upaya memastikan setiap aparatur menempati posisi yang sesuai dengan kompetensi, kinerja, dan kebutuhan organisasi sehingga pemerintahan dapat bergerak lebih optimal.
(dewi)
