Satunews.id, – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Kemenko Polkam mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas demokrasi di Papua dan wilayah Daerah Otonomi Baru atau DOB.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi dan Optimalisasi Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI Papua dan Wilayah DOB yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis 9 Juli 2026.
Rapat ini membahas hasil pengukuran IDI Tahun 2025, khususnya terkait tantangan dan langkah penguatan demokrasi di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Tahun 2025 menjadi pengukuran IDI pertama bagi empat DOB di Papua, sehingga diperlukan pendampingan dan koordinasi yang lebih intensif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Asisten Deputi Koordinasi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polkam, Haryadi, menegaskan hasil IDI harus menjadi rujukan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.
“Penguatan demokrasi tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar hasil evaluasi IDI dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” ujar Haryadi saat memimpin rakor di Sorong.
Ia menambahkan, penguatan hak-hak kebebasan sipil, kesetaraan, kapasitas kelembagaan, tata kelola demokrasi yang konstruktif, serta pemanfaatan kearifan lokal menjadi bagian penting dalam mendorong stabilitas politik, demokrasi, dan pembangunan ekonomi di daerah.
Usai rakor, kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu. Gubernur menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan membangun sinergi dengan seluruh pihak terkait.“Kami menyambut baik pendampingan dari Tim IDI Nasional. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi ini melalui langkah-langkah strategis untuk memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan capaian IDI di daerah,” kata Elisa Kambu.
Melalui kegiatan ini, Kemenko Polkam bersama Tim IDI Nasional mengapresiasi antusiasme dan komitmen pemerintah daerah. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik untuk mengintensifkan program pengawalan dan pendampingan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka penguatan demokrasi melalui IDI.
(Ginanjar)
