PRINGSEWU – Ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran tahun 2025 menjadi sorotan tajam Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Aswin di Kabupaten Pringsewu. Melalui pernyataan resmi yang disampaikan hari ini, pihaknya secara tegas mendesak Bupati Pringsewu untuk segera melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta seluruh jajarannya, kamis, 09/04/26.
Menurut juru bicara DPC Aswin, ketidakjelasan yang dimaksud mencakup aspek perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan penggunaan anggaran daerah yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, banyak pos pengeluaran yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, kurang transparan, serta tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Pringsewu.
“Anggaran rakyat harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Namun, yang kami temukan justru sebaliknya—banyak hal yang tertutup dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ini merugikan masyarakat dan mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujar perwakilan DPC Aswin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pihaknya menegaskan bahwa evaluasi kinerja ini bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai jalur yang benar. Dalam evaluasi tersebut, DPC Aswin meminta Bupati untuk meninjau ulang struktur organisasi, mekanisme kerja, serta kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat DPRD.
Selain itu, DPC Aswin juga mendesak agar hasil evaluasi tersebut dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Apabila ditemukan penyimpangan, maka harus ada tindak lanjut yang tegas, mulai dari perbaikan sistem hingga penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sampai berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Pringsewu belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan yang disampaikan oleh DPC Aswin. Masyarakat pun kini menantikan langkah nyata dari Bupati Pringsewu untuk menindaklanjuti isu ini demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
(Redaksi)
