Satunews.id, Kab. Bekasi – Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi melontarkan kritik keras dan terbuka terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bekasi, Imam Faturochman, yang dinilai minim empati, lamban bertindak, serta tidak menunjukkan kepemimpinan di saat krisis.
Sorotan tajam ini muncul menyusul banjir hebat yang melumpuhkan aktivitas belajar mengajar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bekasi sejak awal tahun 2026, namun Kadisdik justru dianggap lebih sibuk mengurus administrasi dibanding turun langsung melihat penderitaan sekolah dan siswa.
“Kadisdik jangan cuma nyaman duduk di balik meja, mengeluarkan surat edaran, lalu merasa tugasnya selesai. Turun ke lapangan, lihat langsung kondisi sekolah dan siswa yang terendam banjir,” tegas Sardi, Ketua Bidang Pendidikan Dasar Dewan Pendidikan Kabupaten Bekasi, Jumat (23/01/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Sardi, situasi darurat membutuhkan kehadiran pemimpin, bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Kepala Dinas seharusnya berada di garda terdepan, memastikan proses pendidikan tetap berjalan, bukan sekadar menunggu laporan formal.
“Ini soal masa depan anak-anak Bekasi. Kalau pemimpinnya saja tidak hadir di saat krisis, bagaimana nasib dunia pendidikan ke depan?” sentilnya.
Banjir yang merendam wilayah Muaragembong, Babelan, Tambun Utara, dan sekitarnya menyebabkan sekolah-sekolah lumpuh total, fasilitas rusak, dan ribuan siswa terpaksa belajar dari rumah dengan keterbatasan sarana yang sangat memprihatinkan.
Namun hingga kini, belum tampak langkah konkret dan terukur dari Dinas Pendidikan, selain imbauan administratif yang dinilai jauh dari solusi nyata.
Dewan Pendidikan mendesak agar Kadisdik segera:
• Melakukan pemetaan kerusakan sekolah secara menyeluruh.
• Menyiapkan skema pembelajaran darurat.
• Menyalurkan bantuan sarana pendidikan.
• Turun langsung ke lokasi terdampak.
“Jangan biarkan banjir berubah menjadi bencana pendidikan,” tegas Sardi.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Kadisdik Imam Faturochman sulit ditemui, dan nomor telepon selulernya tidak aktif, menambah kesan kurangnya respons dan kepedulian terhadap situasi darurat ini.
Dewan Pendidikan menilai, ketidakhadiran pimpinan di tengah krisis berpotensi memperburuk kepercayaan publik terhadap kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
(Red)
