Bogor, Satunews.id – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda (KMP) Kabupaten Bogor menggelar audiensi dengan Kepala Subbagian Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Sofie, pada Selasa (11/11/2025). Pertemuan tersebut membahas dugaan skandal obat kedaluwarsa yang menimbulkan kerugian negara mencapai Rp1,04 miliar.
Audiensi ini digelar di ruang rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, dengan tujuan menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran serta meminta penjelasan langsung atas lemahnya sistem pengawasan terhadap stok obat di lingkungan Dinkes.
Perwakilan KMP, Farizan, dalam penyampaiannya mempertanyakan penyebab utama terjadinya obat kedaluwarsa dalam jumlah besar dan menyoroti lemahnya sistem perencanaan, pengadaan, serta distribusi obat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin tahu, mengapa bisa terjadi obat kedaluwarsa dengan nilai sebesar itu? Di mana letak kesalahan — apakah dalam tahap perencanaan, pengadaan, atau distribusinya?” tegas Farizan dalam audiensi tersebut.
Menanggapi hal itu, Sofie, selaku Kasubag Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, mengakui adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan obat. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi internal dan akan segera mengambil langkah perbaikan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Kami mengapresiasi kepedulian dari rekan-rekan KMP. Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat sistem pengelolaan agar tidak ada lagi kejadian seperti ini di masa mendatang,” ujar Sofie.
Audiensi berjalan dalam suasana konstruktif dan terbuka. KMP mengapresiasi kesediaan pihak Dinkes memberikan penjelasan, namun menegaskan agar komitmen tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji.
KMP juga menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan memantau secara berkala pelaksanaan langkah-langkah perbaikan yang dijanjikan Dinas Kesehatan. Mereka berharap agar persoalan obat kedaluwarsa ini menjadi momentum perbaikan tata kelola anggaran dan pengawasan di sektor kesehatan Kabupaten Bogor.
“Kami akan terus mengawasi dan memastikan agar permasalahan ini tidak berhenti di permukaan. Skandal ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh instansi pemerintah dalam mengelola anggaran publik,” tutup Farizan.
(Aminah)
