satunews.id
KAB.BANDUNG –Dandim 0624/Kab.Bandung Letkol Inf Hamzah Budi Susanto.,S.E,. M.I.P.
Mendampingi Danrem 062/Tarumanagara Kolonel Arh Rudi Ragil SP, dan Bupati Bandung Dr. H. M. Dadang Supriatna beserta Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan jajaran Forkopimda, menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo,untuk melaksanakan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat
di Gedung Indoor Si Jalak Harupat Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Jawa Barat, pada Sabtu (3/2/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Presiden dan Ibu Negara, tampak terlihat Menteri ATR/BPN
Hadi Tjahjanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Kepala Kanwil BPN Jawa Barat serta para penjahat lainya.
Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo, secara simbolis menyerahkan sertifikat tanah kepada 10 warga perwakilan penerima sertifikat tanah dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari 3000 orang penerima sertifikat tanah untuk rakyat yang hadir.
Di hadapan ribuan warga yang menerima sertifikat tanah untuk rakyat PresidenJokowi, meminta untuk mengangkat sertifikat yang sudah dipegangnya.
Lalu PresidenJokowi meyebut
jangan diturunkan dulu, mau saya hitung. Kita tahu semuanya sudah terima,” ucapnya sembari menyebutkan ada 3000 warga penerima sertifikat tamah.
Dalam sambutan nya PresidenJokowi menyampaikan, pada tahun 2015, Dia mengecek seluruh Tanah Air Indonesia harusnya itu yang bersertifikat lahan 126 juta sertifikat yang harus dipegang rakyat.
“Tetapi setelah saya cek, ternyata baru 46 juta. Artinya kurang 80 juta sertifikat yang belum. Saya tanya ke Menteri ATR/BPN, ternyata setahun bisa buat 500.000 sertifikat tanah. Artinya, kurang 80 juta dan setahun hanya bisa buat 500.000 sertifikat tanah, bapak ibu harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat,” tuturnya.
Jokowi pun memerintahkan Menteri ATR/BPN untuk memperbaiki sistemnya, dan meminta seluruh Kantor BPN untuk bekerja keras dan ia meminta menjadi 5 juta dari 500.000 sertifikat tanah.
“Dari 5 juta melompat jadi 10 juta (sertifikat tanah). Ternyata kita bisa. BPN juga bisa,” ucapnya.
Jokowi mengatakan rakyat yang sudah memegang sertifikat tanah itu tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Sehingga masyarakat harus mengerti dan paham kepemilikan lahan atau tanahnya.
Di dalam sertifikat tanah itu, kata dia, ada nama pemegang hak atas tanah, alamat, luas lahan dan lain-lain. Presiden meminta kepada para pemilik sertifikat tanah itu untuk difoto kopi, saat hilang dan masih punya foto kopi mengurusnya lebih mudah.
“Kalau mau ‘disekolahkan’ juga enggak apa-apa. Tapi tolong, saya titip kalau ini dipakai untuk jaminan ke bank, untuk anggunan ke bank, betul-betul dihitung betul. Dikalkulasi betul, jangan sampai besok pergi ke bank, pakai anggunan dapat pinjaman Rp 400 juta. Jangan dipakai untuk beli barang-barang konsumtif. Hati-hati,” tuturnya.
Ia berharap pinjaman dari bank itu semuanya gunakan untuk modal kerja. Semuanya gunakan untuk modal usaha. “Jangan sampai dibelikan barang-barang konsumtif, misalnya mobil, sepeda motor, televisi. Itu uang pinjaman, dan harus dikembalikan. Harus hati-hati,” katanya.
Jokowi mengatakan uang pinjaman sebesar Rp 400 juta untuk modal usaha, kemudian ada untung ditabung.
“Kalau sudah ngumpul, mau beli mobil dan sepeda motor silahkan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman,” katanya.
Sementara itu, Menteri ATR/BPN
Hadi Tjahjanto progres pendaftaran tanah di Provinsi Jawa Barat, dari estimasi seluruh jumlah bidang tanah sebanyak 23 juta bidang tanah.
“Sebanyak 15,8 juta bidang tanah telah terdaftar,” katanya,
Pada tahun 2023, imbuh Hadi, ada penambahan nilai ekonomi dari hasil pensertifikatan tanah se-Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 163 triliun dan 95 persennya beredar di masyarakat melalui hak tanggungan.
“Untuk Kabupaten Bandung terdapat 45.000 sertifikat yang sudah siap untuk diserahkan kepada masyarakat. Dan pada hari ini, hadir 3000 orang penerima sertifikat yang berasal dari program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung,”ucapnya.
“Den*
