KBB // Camat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Jangan sampai ada warganya yang tidak bisa makan, namun pemerintah tidak mengetahuinya.
“Saya tidak mau ada camat yang tidak mengetahui kalau di wilayahnya ada warganya yang tidak bisa makan, apalagi sampai kelaparan. Bila itu terjadi, saya tegaskan berpotensi dicopot. Mengingat aturannya juga sangat memungkinkan melalui jalur evaluasi kinerja,” tegas Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif, Kamis 21 September 2023.
Ia berharap, para camat memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya kemudian segera dikomunikasikan dengan dirinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kehadiran Pj Bupati dan camat untuk menggali dan menyelesaikan permasalahan. Jangan sampai ada warga KBB tidak makan. Namun, tidak diketahui oleh pemerintah, inikan ironis,” tandasnya.
Oleh karena itu, Arsan meminta para camat memiliki data warga yang akurat sebagai upaya merealisasikan pelayanan dasar masyarakat.
Arsan menjelaskan, tugas dirinya sebagai Pj Bupati Bandung Barat adalah bagaimana mengurangi tingkat kemiskinan dan bagaimana agar masyarakat bisa sejahtera. Oleh karena itu, ia membutuhkan data penduduk yang masuk kategori pra-sejahtera atau miskin.
” Bantu kami, bantu datanya sampaikan kepada saya, boleh ke pak camat atau pak kades. Jangan sampai kalau kita punya uang, tapi masyarakatnya miskin, sampai meninggal siapa yang tanggung jawab,” ujarnya.
Selain lebih mengetahui data kemiskinan, para camat beserta aparatnya juga dinilai bisa mengetahui solusi dan metodologi seperti apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan.
Sementara itu berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin di KBB tahun 2020 sebanyak 179,5, kemudian naik 2021 naik menjadi 190,8 dan 2022 183,7.
(Dicky Mawadi)
