Penutupan Jalur Puncak dan Pembatasan Angkutan Umum Disorot, Aktivis Minta Evaluasi Menyeluruh
satunews.id Bogor – Kebijakan penutupan jalur menuju kawasan Puncak yang berlangsung hingga malam hari menuai sorotan dari masyarakat. Warga yang telah mengantre sejak siang di kawasan Gadog mengeluhkan belum dibukanya akses menuju arah Puncak, sehingga menyebabkan antrean kendaraan yang panjang dan kelelahan bagi para pengguna jalan.Senin, (23/03/2026).
Hingga malam hari, arus kendaraan dari bawah menuju kawasan atas masih tertahan. Minimnya kepastian waktu pembukaan jalur dinilai menambah ketidaknyamanan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki kepentingan mendesak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, pembatasan operasional angkutan umum selama beberapa hari juga menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, terutama kalangan yang bergantung pada transportasi umum.
Sejumlah pihak mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengaturan lalu lintas di kawasan Puncak, termasuk pola buka-tutup jalur yang diterapkan saat momentum libur panjang.
Seorang aktivis kawasan Puncak, dalam keterangannya, menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar lebih berimbang dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Kami memahami pentingnya pengaturan lalu lintas di kawasan wisata. Namun, kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik, khususnya terkait jadwal pembukaan jalur dan skema rekayasa lalu lintas yang diterapkan.
“Kejelasan informasi sangat dibutuhkan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama tanpa kepastian. Ini bukan hanya soal kemacetan, tetapi juga soal keadilan dan pelayanan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, masyarakat dan aktivis berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait dalam mengelola arus kendaraan, terutama pada momen libur besar seperti saat ini.
Dengan meningkatnya mobilitas di kawasan wisata, diharapkan kebijakan yang diterapkan ke depan dapat lebih efektif, transparan, serta mampu mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (Tim)**
