Satunews.id, Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan pengangkatan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2025. Kegiatan tersebut digelar di Aula Gedung A Pemerintah Kota Cimahi, Selasa (30/12), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
Pelantikan ini merupakan bagian dari pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan secara sistematis, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain untuk mengisi kekosongan jabatan strategis, kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai tindak lanjut dinamika organisasi serta penyesuaian nomenklatur dan struktur organisasi perangkat daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari upaya penguatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas, serta orientasi pada hasil dan pelayanan,” ujar Ngatiyana.
Ia menambahkan, para pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi yang objektif dan kompetitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Wali Kota menekankan pentingnya kepemimpinan visioner, kemampuan menggerakkan organisasi, serta kecakapan dalam menerjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Pejabat Administrator dan Pengawas diharapkan mampu memperkuat efektivitas birokrasi serta menjadi penghubung strategis antara kebijakan pimpinan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Kepada para Kepala Sekolah yang dilantik, Ngatiyana menegaskan peran strategis dunia pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia. Kepala sekolah dituntut tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, berkarakter, dan berprestasi.
Wali Kota juga mengingatkan seluruh pejabat agar adaptif terhadap perubahan, memanfaatkan teknologi informasi, serta mendorong inovasi di unit kerja masing-masing. “Tantangan birokrasi ke depan semakin kompleks dan menuntut aparatur yang responsif, solutif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pada kegiatan tersebut, sebanyak 57 pejabat dilantik, terdiri atas tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, sembilan Pejabat Administrator, lima Pejabat Pengawas, serta 36 Kepala Sekolah SD dan SMP Negeri. Seluruh pejabat telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rekomendasi dari instansi berwenang, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait.
Seleksi terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan pada 30 Oktober hingga 26 November 2025 dengan mekanisme yang ketat dan transparan. Proses tersebut melibatkan Badan Kepegawaian Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Universitas Jenderal Achmad Yani, serta Universitas Pasundan.
Sementara itu, mekanisme pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel melalui sistem digital, antara lain SIM KSPSTK dan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Tahapan seleksi meliputi pemetaan kebutuhan oleh Dinas Pendidikan, pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi substansi, pelatihan, hingga pengangkatan definitif dengan persetujuan teknis BKN, sesuai Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Pada kesempatan ini, Pemkot Cimahi juga melakukan perubahan nomenklatur dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), di antaranya Dinas Arsip Daerah yang kini menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang berubah menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, dibentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
(Tini)
