Sumenep, Satunews.id – Jumat, 24 Oktober 2025 | Publik Sumenep digemparkan oleh kabar dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama ESW, Penjabat (PJ) Kepala Desa Dasuk Barat, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep.
ESW yang juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Perencanaan Keuangan di salah satu instansi pemerintah daerah, diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria berinisial I, yang sama-sama telah memiliki pasangan sah.
Dugaan hubungan gelap ini menuai perhatian masyarakat dan kalangan pemerhati kebijakan publik karena dinilai mencoreng citra aparatur negara sekaligus melanggar etika ASN.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ibnu Hajar, Divisi Hukum LSM Alam Semesta Jawa Timur, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
“Kasus ini jelas mencederai integritas ASN. Perselingkuhan memang tidak disebut secara eksplisit dalam Undang-Undang ASN, tetapi berdasarkan aturan disiplin PNS, perbuatan seperti ini termasuk pelanggaran berat yang bisa berujung pada sanksi tegas,” ujar Ibnu Hajar kepada wartawan.
Ia menjelaskan bahwa pelanggaran semacam ini bisa dikenai sanksi disiplin berat, mulai dari penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, hingga pemberhentian tidak atas permintaan sendiri.
“PNS dilarang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah. Aturan itu jelas tercantum dalam Pasal 14 PP Nomor 45 Tahun 1990,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ibnu Hajar meminta agar Bupati Sumenep segera menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan.
“Kami berharap Bupati Sumenep segera memanggil dan meminta klarifikasi langsung kepada saudara ESW atas dugaan yang beredar, agar kasus ini tidak menimbulkan preseden buruk di lingkungan ASN,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sumenep Achmad Fauzi dalam beberapa kesempatan sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aparatur yang melanggar etika dan disiplin, termasuk kasus perselingkuhan.
“ASN yang terbukti melakukan perbuatan tidak senonoh atau perselingkuhan akan dikenai sanksi disiplin berat sesuai ketentuan, bahkan bisa diberhentikan tidak dengan hormat,” tegas Bupati Fauzi.
Hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan (ESW) belum dapat ditemui untuk dimintai keterangan ataupun konfirmasi resmi terkait dugaan tersebut.
Apabila pihak yang bersangkutan merasa keberatan atas pemberitaan ini, dipersilakan untuk memberikan klarifikasi atau hak jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Rul/Red)
