KOTA BANDUNG, || Dugaan buruknya kualitas pekerjaan rekonstruksi Jalan Ruas Jampang Tengah–Kiaradua, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Proyek infrastruktur dengan nilai kontrak Rp50,72 miliar tersebut resmi dilaporkan Koordinator Nasional Konsorsium Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Mabes Polri.
Laporan bernomor 0072/B/Dumas-ARM/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 itu memuat dugaan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara. ARM meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pelaksanaan hingga pengawasan proyek.
Berdasarkan dokumen laporan, proyek yang berada di bawah kewenangan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat tersebut memiliki pagu anggaran Rp55,60 miliar.
Pekerjaan dilaksanakan PT Trie Mukty Pertama Putra (PT TMPP) dengan nilai kontrak Rp50.725.673.575. Kontrak ditandatangani pada 22 Mei 2025 dengan masa pelaksanaan 210 hari kalender.
Ketua Tim Investigasi ARM, H. Dudung Sanusi, didampingi Sekretaris Renold Sianturi dan Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun, menyampaikan bahwa hasil investigasi lapangan pada 4 November 2026 menemukan sejumlah kerusakan berupa aspal berlubang dan retak di beberapa bagian jalan. Ujarnya Kamis 19/11/2026
Menurut ARM, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan, terlebih kerusakan ditemukan pada infrastruktur yang menyerap anggaran puluhan miliar rupiah.
ARM menduga kerusakan dini berkaitan dengan rendahnya kualitas konstruksi, bukan akibat kendaraan bertonase berat atau overload. Atas dasar temuan tersebut, ARM meminta Kortastipidkor memeriksa Kepala Dinas BMPR Jabar, Kepala UPTD II, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pihak penyedia jasa.
Namun, pihak UPTD II BMPR Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda terkait kondisi proyek tersebut.
Melalui surat bernomor 1294/HM.03.04/PJ2WPII tertanggal 12 November 2026, Kepala UPTD II, Harry Kuswian, menyampaikan klarifikasi sebagai jawaban atas surat konfirmasi ARM tertanggal 9 November 2026.
Harry mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan rekonstruksi Jalan Jampang Tengah–Kiaradua masih berada dalam masa pemeliharaan oleh PT TMPP.
Dengan status tersebut, penyedia jasa masih berkewajiban memperbaiki dan memelihara kondisi fisik pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dipersyaratkan saat serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO).
UPTD II juga menyatakan telah mengambil langkah penanganan. Berdasarkan hasil pemantauan internal, pihaknya melayangkan surat perintah kepada PT TMPP bernomor 404/RKS/PUR.08.01/PPK/SB/PJ2WPII/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 untuk segera melakukan perbaikan selama masa pemeliharaan.
Meski demikian, ARM menilai penjelasan tersebut belum menjawab seluruh persoalan yang dipertanyakan. Organisasi itu tetap melanjutkan laporan ke Mabes Polri dengan melampirkan dokumentasi foto, video kondisi jalan, serta salinan surat klarifikasi UPTD II.
Laporan tersebut juga ditembuskan kepada Gubernur Jawa Barat, DPRD Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
ARM berharap aparat penegak hukum tidak hanya menelusuri kerusakan fisik, tetapi juga memeriksa kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan fungsi pengawasan.
Di sisi lain, adanya kewajiban pemeliharaan yang masih berjalan menjadi bagian penting dalam proses penilaian terhadap tanggung jawab penyedia jasa.
Dengan demikian, dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak berwenang. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan anggaran publik digunakan sesuai ketentuan dan menghasilkan infrastruktur jalan yang berkualitas.
(Red)


























