Buntut Dugaan Pengalihan Kemitraan SPPG Jatirangon, Investor Minta BGN Audit dan Bekukan Izin Operasional Dapur MBG

satu news 01

- Redaksi

Minggu, 15 November 2026 - 19:19 WIB

504 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI, SatuNews.id- Dugaan pengalihan kemitraan pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jatirangon, Kota Bekasi, tanpa persetujuan investor berbuntut panjang. Yayasan Embun Sampari Peduli Papua kini menghadapi somasi dari pihak investor yang mengklaim mengalami kerugian hingga Rp585 juta.

Persoalan tersebut mencuat setelah investor bernama Basuki Rahmat Sulaeman melalui tim kuasa hukumnya dari Law Firm AHP & Partners mempersoalkan dugaan pengabaian kewajiban dalam perjanjian kerja sama investasi yang ditandatangani pada 15 Desember 2025.

Tim kuasa hukum yang terdiri dari Harry Rianda, S.H., M.H., H. Yul Hendri, S.H., M.H., dan Arfan Hamdani, S.H., M.H., menyebutkan kliennya telah mengucurkan dana investasi sebesar Rp450 juta untuk mendukung operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam perjanjian tersebut, investor disebut dijanjikan memperoleh bagi hasil atau fee sebesar Rp500 untuk setiap porsi makanan yang disalurkan, dengan estimasi penerimaan sekitar Rp25 juta per bulan.

Namun, menurut pihak investor, sejak Januari hingga Oktober 2026, pengelola dinilai tidak transparan dalam menyampaikan laporan realisasi penyaluran makanan maupun memenuhi kewajiban pembayaran bagi hasil.

Dari total kewajiban bagi hasil yang diperhitungkan mencapai Rp250 juta selama sepuluh bulan, investor mengaku baru menerima pembayaran sebesar Rp115 juta. Artinya, masih terdapat tunggakan sebesar Rp135 juta.

Bahkan, pembayaran bagi hasil untuk periode Mei, Agustus, September, dan Oktober 2026 disebut tidak direalisasikan.

“Jika digabungkan dengan modal investasi awal sebesar Rp450 juta, total nilai yang menjadi tuntutan klien kami mencapai Rp585 juta,” ungkap Harry Rianda dalam keterangannya.

Diduga Ada Pengalihan Pengelolaan Tanpa Persetujuan Investor

Persoalan semakin serius setelah pihak investor menemukan sejumlah petunjuk yang diduga mengarah pada pengalihan pengelolaan atau operasional Dapur MBG SPPG Jatirangon kepada mitra baru atau pihak ketiga.

Pengalihan tersebut dipersoalkan karena menurut tim kuasa hukum dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari investor selaku pemilik modal. Sementara itu, kewajiban pembayaran bagi hasil yang telah jatuh tempo disebut belum diselesaikan.

“Kami telah melayangkan surat klarifikasi, Somasi I, hingga Somasi II untuk meminta pertanggungjawaban dan pengembalian dana investasi. Namun, pihak pengelola terkesan menghindar dan tidak menunjukkan itikad baik,” tegas Harry dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Atas kondisi tersebut, tim kuasa hukum menilai terdapat dugaan wanprestasi atau ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama investasi.

Mereka juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut, baik melalui jalur perdata maupun pidana, apabila persoalan tersebut tidak memperoleh penyelesaian.

Investor Adukan Persoalan ke Badan Gizi Nasional

Selain melayangkan somasi, pihak investor melalui kuasa hukumnya juga telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) II Jawa Barat di Cirebon.

Pengaduan tersebut tertuang dalam surat Nomor 025/B/AHP-P/X/2026 tertanggal 28 Oktober 2026, dengan tembusan kepada Deputi Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) Pusat.

Dalam pengaduannya, investor meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh serta audit operasional dan keuangan terhadap Dapur MBG SPPG Jatirangon.

Mereka juga meminta pihak terkait memanggil pengelola, yakni Samparisna O. DJ Koibur beserta pihak Yayasan Embun Sampari Peduli Papua, untuk memberikan klarifikasi resmi.

Selain itu, investor meminta agar status kemitraan dan izin operasional dapur tersebut ditinjau kembali, termasuk kemungkinan pembekuan apabila dugaan pelanggaran tata kelola terbukti.

Pihak investor juga meminta BGN memfasilitasi penyelesaian tunggakan bagi hasil sebesar Rp135 juta serta pengembalian modal investasi sebesar Rp450 juta.

Menurut tim kuasa hukum, pengaduan tersebut tidak semata-mata untuk memperjuangkan hak investor, tetapi juga sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua Yayasan Belum Memberikan Tanggapan

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi kepada Ketua Yayasan Embun Sampari Peduli Papua, Samparisna O. DJ Koibur, melalui nomor kontak WhatsApp yang bersangkutan, belum mendapatkan jawaban.

Hal serupa juga terjadi saat redaksi menghubungi Ketua Dewan Pembina Yayasan, Rosaline Irene Rumaseuw. Hingga berita ini ditulis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.

Redaksi juga berupaya melakukan konfirmasi secara langsung dengan mendatangi lokasi SPPG Jatirangon. Namun, keduanya tidak berada di tempat. Berdasarkan keterangan petugas keamanan di lokasi, keduanya kemungkinan dapat ditemui pada Senin, 16 November 2026.

Sedangkan Kepala SPPG Jatirangon, Fahrul, saat dikonfirmasi mengenai kerja sama investasi dan dugaan peralihan pengelolaan SPPG, menyatakan persoalan tersebut bukan bagian dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

“Sepertinya Bapak/Ibu keliru, saya tidak ada tupoksi terkait investor,” jawab Fahrul singkat melalui pesan konfirmasi.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Yayasan Embun Sampari Peduli Papua maupun Ketua Dewan Pembinanya belum memberikan penjelasan mengenai substansi somasi dan pengaduan investor tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan. ***

Berita Terkait

Bekasi Darurat Limbah B3? TRINUSA Temukan Bukti Pembakaran dan Pembuangan Ilegal
Kabid SDA SDABMBK Kabupaten Bekasi Disorot, Diduga Miliki CV Keluarga di Proyek Konstruksi
PT BDS Hormati Proses Hukum, Rahmat Setiabudi: Kedepankan Asas Praduga Tak Bersalah
Terungkap, Lima Saksi Dalam Persidangan Tipikor BOK, Uang Untuk Piknik
Segelintir Warga Menolak, Izin Terhenti: Sugiyono, SE., S.H., M.H. Pertanyakan Nyali Dinas
LSM GEBRAK Desak Klarifikasi Kasus Penjualan Seragam di SMKN 3 Bale Endah
Mediasi Fiktif, Lahan Diserobot: Dugaan Intimidasi dan Perusakan Warnai Sengketa Ciangsana
Penetapan Tersangka Kasus Pengeroyokan Disorot, Ancaman Aksi Simbolik Mengemuka

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 19:16 WIB

Kadis Pariwisata Sukabumi Tekankan Keselamatan Wisatawan, Pengelola Destinasi Diminta Patuhi Aturan

Minggu, 15 November 2026 - 11:53 WIB

Diduga Terjadi Pungli terhadap Kepala Sekolah se-Kota Bandar Lampung, Oknum Pejabat Disdik Disorot

Minggu, 15 November 2026 - 01:00 WIB

Peredaran Rokok Diduga Ilegal di Batam Terus Disorot, Bea Cukai Didesak Buka Data Penindakan

Jumat, 13 November 2026 - 23:56 WIB

Grand Opening Raja Emas Indonesia Pasteur, Layani Jual Beli Emas dari 6 hingga 24 Karat

Jumat, 13 November 2026 - 00:06 WIB

Harumkan Nama Daerah, Personel Satpol PP Kabupaten Bekasi Nur Arafat Lolos Sertifikasi Kompetensi Kemendagri

Kamis, 12 November 2026 - 17:49 WIB

Mediasi Gugatan PT Priangan Jaya Sejahtera Utama, H. Adriansyah Hadir di PN Muara Enim

Kamis, 12 November 2026 - 15:36 WIB

Penyegaran Organisasi di Tengah Pergantian Kades, APDESI Kabupaten Bekasi Siap Gelar Musda Awal 2027

Kamis, 12 November 2026 - 10:44 WIB

Porprov XV Jabar: Bowling Baru Jalan 2 Hari, Bekasi dan Bogor Sudah Rebutan Emas

Berita Terbaru