Satunews.id l BANDAR LAMPUNG – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terhadap sejumlah kepala sekolah di Kota Bandar Lampung menjadi sorotan. Praktik tersebut diduga melibatkan oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dengan berbagai modus permintaan dana yang disebut telah berlangsung cukup lama.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber, modus dugaan pungli tersebut beragam, mulai dari permintaan kontribusi untuk kegiatan kedinasan hingga pungutan dengan alasan tertentu yang dinilai membebani para kepala sekolah.
Salah satu dugaan yang mencuat adalah permintaan dana untuk kegiatan perpisahan pengawas dinas. Sejumlah kepala sekolah disebut diminta memberikan kontribusi sebesar Rp500 ribu hingga Rp750 ribu per sekolah.
Apabila dugaan pungutan tersebut dikalikan dengan jumlah sekolah dasar (SD) di Kota Bandar Lampung, nilai keseluruhannya diperkirakan mencapai Rp80 juta hingga Rp100 juta. Namun, angka tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut melalui pemeriksaan dan penelusuran pihak berwenang.
Tak hanya itu, muncul pula dugaan adanya penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh oknum tertentu. Dana yang semestinya digunakan untuk menunjang kebutuhan operasional sekolah dan kepentingan peserta didik tersebut diduga menjadi sasaran praktik yang menyimpang.
Sejumlah narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa permintaan dana semacam itu disebut telah dirasakan oleh sejumlah kepala sekolah sejak beberapa waktu lalu. Bahkan, mereka mengaku harus mencari sumber pembiayaan untuk memenuhi permintaan tersebut.
Jika benar terjadi, praktik pungutan tanpa dasar hukum dan penyalahgunaan dana pendidikan tentu berpotensi merugikan dunia pendidikan. Pasalnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana dan prasarana, serta menunjang kebutuhan peserta didik justru berpotensi dialihkan untuk kepentingan di luar peruntukannya.
Atas mencuatnya informasi tersebut, masyarakat berharap Inspektorat Kota Bandar Lampung, aparat penegak hukum, serta lembaga terkait dapat melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Pemeriksaan juga diharapkan dapat memastikan apakah benar terdapat permintaan dana yang tidak memiliki dasar hukum serta apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses pemeriksaan dan alat bukti yang sah, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tim Media Group PWDPI menyatakan akan terus menelusuri informasi tersebut dan berupaya menghadirkan data serta keterangan dari berbagai pihak, termasuk pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, guna memperoleh pemberitaan yang berimbang.
Redaksi akan terus memantau perkembangan informasi ini.
(Tim Media Group PWDPI)


























