SATUNEW.ID
KAB BANDUNG – Pemerhati kebijakan ekonomi dan publik, H Tubagus Raditya angkat bicara terkait polemik kasus PT Bandung Daya Sentosa (BDS) yang baru saja menjatuhkan vonis penjara terhadap dua terdakwa.
Sebagaimana diketahui, pada 12 November 2026 lalu, Pengadilan Tipikor PN Bandung menjatuhkan vonis kepada dua terdakwa terkait kasus PT BDS yakni mantan Dirut PT BDS Yanuar Budinorman selama 16 tahun penjara dan Dirut PT CFR, Castam dengan vonis 18 tahun penjara.
Namun meski vonis pengadilan telah memvonis bersalah kedua mantan dirut terkait kasus BDS, Tubagus Raditya menilai penghakiman netizen kepada Bupati Bandung Dadang Supriatna selama ini sudah terlalu berlebihan dan berpotensi menjadi fitnah.
Putusan itu masih merupakan putusan tingkat pertama dan belum berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih diberikan kesempatan untuk mengajukan upaya hukum banding atau menerima vonis majelis hakim.
Namun dalam perkara yang baru diputus tersebut, ia menegaskan terdapat fakta yang perlu ditempatkan secara proporsional. Dalam persidangan tersebut, Dadang Supriatna hadir sebagai saksi, bukan sebagai terdakwa.
“Tapi di media sosial banyak pihak seolah‑olah sudah menjatuhkan vonis sendiri sebelum proses hukum selesai. Menghakimi hanya karena nama seseorang muncul dalam berita bahkan cenderung diframming. Padahal ia hadir sebagai saksi,” ujar Tubagus Raditya kepada wartawan, Selasa (17‑11‑2026).
Ia mengakui masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah. Namun pengawasan itu harus didasari fakta dan bukti yang jelas.
“Fakta ini tidak boleh dipelintir menjadi kesimpulan bahwa seseorang dalam hal ini Bupati Bandung terus-menerus diperlakukan sebagai terpidana hanya karena namanya lebih mudah dijadikan judul berita,” jelasnya.
Dalam ajaran Islam, lanjut dia, kita mengenal prinsip tabayyun, yakni kewajiban memeriksa kebenaran informasi sebelum mengambil sikap.
Menurutnya, saat ini banyak netizen yang dengan mudah menyebarkan tuduhan tanpa memverifikasi informasi terlebih dahulu. Hal itu dapat merusak martabat seseorang, padahal belum ada keputusan hukum yang tetap.
“Pemerintahan harus tetap berjalan. Hukum harus tetap ditegakkan. Dan martabat seseorang tidak boleh dikorbankan hanya untuk memuaskan selera politik,” tegas mantan Wakil Ketua KADIN Jawa Barat ini.
Pria yang akrab disapa Didit ini menambahkan, kesalahan pengelolaan perusahaan tidak bisa digeneralisasikan menjadi kesalahan semua pihak yang terkait secara jabatan. Setiap orang harus dinilai berdasarkan peran masing‑masing.
Ia berharap kasus ini menjadi momentum agar publik lebih berhati‑hati dalam menyebarkan pendapat dan opini di media sosial. Prasangka buruk tidak boleh dijadikan dasar untuk menuduh seseorang bersalah.
“Kita tidak perlu terus‑menerus terjebak pada polemik tuduhan. Yang paling dibutuhkan warga adalah perbaikan ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan yang lebih baik,” ungkap Didit. (**)


























