MUARA ENIM, SATUNEWS. ID – Setelah dua kali persidangan sebelumnya terkendala pemanggilan yang tidak sampai melalui jasa pengiriman pos, H. Adriansyah akhirnya hadir dalam sidang ketiga perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri (PN) Muara Enim, Kamis (12/11/2026).
H. Adriansyah hadir selaku Direktur PT Bumi Muara Enim Memanggil. Ia juga diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Muara Enim periode 2026-2031.
Perkara tersebut merupakan gugatan yang diajukan PT Priangan Jaya Sejahtera Utama terhadap PT Bumi Muara Enim Memanggil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam persidangan tersebut, majelis hakim membuka ruang penyelesaian melalui mediasi. Proses mediasi dipimpin hakim mediator dari PN Muara Enim sebagai upaya penyelesaian sengketa secara damai.
Mediasi Jadi Titik Terang
Kuasa hukum penggugat menyebut, dalam proses mediasi tersebut, pihak tergugat menyampaikan kesediaan untuk bertanggung jawab atas persoalan kerja sama yang menjadi pokok sengketa.
Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting, setelah dua persidangan sebelumnya berlangsung tanpa kehadiran pihak tergugat.
Meski demikian, kesediaan tersebut masih perlu dituangkan secara jelas dalam kesepakatan perdamaian, apabila kedua pihak mencapai titik temu dalam mediasi berikutnya.
Penyelesaian sengketa tidak cukup hanya dengan pernyataan lisan. Perlu ada kejelasan mengenai bentuk tanggung jawab, nilai kewajiban, mekanisme pembayaran, serta batas waktu pelaksanaannya, agar tidak kembali menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Bermula dari Kerja Sama Investasi Rp150 Juta
Perkara ini bermula dari kerja sama investasi antara PT Priangan Jaya Sejahtera Utama dengan PT Bumi Muara Enim Memanggil.
Berdasarkan gugatan, PT Priangan Jaya Sejahtera Utama disebut telah menginvestasikan modal sebesar Rp150 juta dengan kesepakatan pembayaran keuntungan Rp62,5 juta setiap bulan selama tujuh bulan.
Namun, menurut pihak penggugat, kewajiban pembayaran sebagaimana diperjanjikan tidak direalisasikan sesuai kesepakatan, sehingga menimbulkan kerugian dan berujung pada gugatan perdata di PN Muara Enim.
Kerja sama tersebut disebut dibuat di hadapan Notaris Suhardi, S.H., M.Kn., pada 4 Mei 2025. Dokumen perjanjian yang dipersoalkan tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: 01/PT-PJSU&PT-BMM/PKS/V/2026.
Secara hukum, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Sementara Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan lalai atau wanprestasi, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata mengatur tuntutan penggantian biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.
Enam Advokat Kawal Gugatan
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 038/SUKMA/SK-KHS/IX/2026 tertanggal 14 September 2026, Ahmad Budiman selaku Direktur Utama PT Priangan Jaya Sejahtera Utama memberikan kuasa kepada enam advokat dari Kantor Hukum SUKMA & PARTNERS.
Mereka adalah Margo, S.H., M.H., Syaripudin, S.H., Sukarna, S.H., M.H., Sepriyanto, S.H., Mulyono, S.H., dan Dwi Sukamto, S.H.
Keenam advokat tersebut bertindak mewakili kepentingan hukum penggugat dalam perkara ini.
Janji Harus Dibuktikan
Pernyataan kesediaan untuk bertanggung jawab tentu menjadi harapan baru bagi pihak penggugat.
Namun, publik patut menantikan apakah komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam kesepakatan tertulis yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
Apabila mediasi berhasil, kesepakatan perdamaian dapat dimintakan penguatan melalui akta perdamaian sesuai ketentuan hukum acara perdata.
Sebaliknya, apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini ditayangkan, MediaGanas. Id masih berupaya menghubungi pihak tergugat untuk mendapatkan konfirmasi dan hak jawab atas perkara tersebut.
Tim liputan, akan terus mengawal perkembangan perkara ini dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, akurasi, asas praduga tak bersalah, serta membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait. (red)
