SatuNews.Id
BANDUNG — Komunitas Buah Batu Corps (BBC) mendesak Pemerintah Kota Bandung mencabut Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 serta mengembalikan peran komunitas dalam pengelolaan Car Free Day (CFD) Buah Batu.
Desakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat Pimpinan Pusat BBC, Buahbatu Regency Blok A2 Nomor 1, Kota Bandung, Kamis (10/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BBC menilai terdapat upaya yang mengabaikan sejarah dan peran komunitas sebagai penggagas serta pengelola CFD Buah Batu. Menurut BBC, kegiatan tersebut telah berjalan sejak 2011 hingga 2019 dengan mengandalkan kemandirian, kreativitas, dan kebersamaan masyarakat tanpa menggunakan anggaran dari APBD.
Ketua Bidang Hukum BBC, Rio, S.H., M.H., dalam rilis yang dibacakannya menyampaikan bahwa selama hampir satu dekade, komunitas mampu menjaga keberlangsungan CFD Buah Batu secara mandiri.
Tanpa bantuan APBD, Komunitas BBC menghidupkan Car Free Day Buah Batu dengan kemandirian, kreativitas, dan kebersamaan sejak era Wali Kota Dada Rosada sampai tahun 2019, ujar Rio.
SK Tahun 2023 Dinilai Memisahkan BBC dari CFD Buah Batu
BBC menilai persoalan mulai muncul setelah terbitnya Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tertanggal 16 Januari 2023 mengenai Tim Koordinasi Car Free Day Kota Bandung.
Dalam keputusan tersebut, Wali Kota Bandung ditetapkan sebagai pembina, sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung menjadi Ketua Pelaksana Tim Koordinasi CFD Kota Bandung.
BBC menilai regulasi tersebut telah berdampak pada berkurangnya keterlibatan komunitas penggagas dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu.
Ketua Umum BBC, Haji Bagus, menilai kondisi tersebut telah mengubah wajah CFD Buah Batu yang sebelumnya menjadi ruang kreatif dan aktivitas masyarakat.
Buah dari upaya memisahkan itu adalah legacy ruang kreatif menjadi ruang kosong. CFD Buah Batu jadi seperti warga asing di wilayahnya sendiri, tegas Haji Bagus.
BBC Soroti Temuan BPK dan Penggunaan Anggaran CFD
Dalam kesempatan tersebut, BBC juga menyoroti adanya informasi mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyelenggaraan Car Free Day di Kota Bandung.
BBC turut menyinggung pernyataan Wali Kota Bandung, M. Farhan, yang sebelumnya memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran dalam kegiatan CFD, termasuk anggaran yang disebut digunakan untuk melibatkan warga dan komunitas.
Pernyataan mengenai keterlibatan warga dan komunitas tersebut menjadi salah satu perhatian BBC.
Sekretaris Jenderal BBC, Ivan Bachri, mempertanyakan komunitas mana yang dimaksud dalam penggunaan anggaran tersebut.
Komunitas mana? Tolong sebutkan secara terbuka. Yang jelas BBC tidak pernah diajak bekerja sama dan tidak pernah menerima anggaran, kata Ivan.
Ivan menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh BBC dari pemberitaan media, anggaran penyelenggaraan CFD di sejumlah titik, termasuk Buah Batu dan Dago, disebut mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kontras dengan pengalaman BBC yang mengelola CFD Buah Batu selama sekitar 10 tahun tanpa menggunakan anggaran APBD.
Empat Tuntutan Resmi BBC kepada Pemkot Bandung
Dalam konferensi pers tersebut, Pimpinan Pusat BBC menyampaikan empat tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung, yakni:
1, Mencabut Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 551/Kep.111-Dishub/2023 tanggal 16 Januari 2023.
2, Mendorong pengusutan terhadap dugaan penyimpangan dan potensi kerugian keuangan daerah dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3, Meminta Wali Kota Bandung M. Farhan memberikan penjelasan kepada publik terkait penggunaan anggaran yang disebut untuk melibatkan warga dan komunitas, termasuk dasar hukum serta pertanggungjawabannya.
4, Mengembalikan keterlibatan dan peran Komunitas BBC dalam penyelenggaraan CFD Buah Batu dengan mempertimbangkan sejarah serta kontribusi komunitas sebagai penggagas kegiatan tersebut.
Rio menegaskan, BBC tidak meminta kontrak kerja maupun anggaran dari Pemerintah Daerah.
Kami tidak minta kontrak dan tidak butuh dana Pemda. Kami minta dikembalikan saja. Insyaallah kami bisa kelola sendiri seperti dulu. Nol rupiah, tegasnya.
Dinilai Berdampak terhadap UMKM dan Warga
BBC juga menyoroti dampak perubahan penyelenggaraan CFD terhadap para pelaku UMKM dan pedagang yang selama ini menggantungkan aktivitas ekonominya pada kegiatan tersebut.
Menurut BBC, frekuensi pelaksanaan CFD Buah Batu mengalami perubahan dibandingkan saat komunitas masih terlibat dalam pengelolaannya.
Kondisi tersebut, menurut BBC, berdampak terhadap pedagang dan masyarakat yang sebelumnya memanfaatkan CFD sebagai ruang usaha, kreativitas, olahraga, serta interaksi sosial.
Selama kami kelola 10 tahun tidak ada pungli, aman, bersih, nyaman. Ekonomi jalan. Buktinya masyarakat mendukung,” ujar Haji Bagus.
BBC berharap Pemerintah Kota Bandung segera memberikan tanggapan terhadap surat resmi yang telah dilayangkan komunitas tersebut.
Apabila tidak terdapat penyelesaian atau itikad baik, BBC menyatakan akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Kami hormat pada Pak Wali Kota. Tapi tolong saling menghormati. Jangan sampai nama ‘komunitas’ dipakai tapi bukan kami, pungkas Ivan.
* Andi *
