SATUNEWS.id
KAB BANDUNG – Wakil Ketua DPR RI H Cucun Ahmad Syamsurijal berkomitmen untuk memperjuangkan lembaga madrasah maupun nasib para guru honorer baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA).
Hal tersebut ditegaskan H Cucun saat berdialog dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung dalam kegiatan Reses I Anggota DPR RI dengan tema Dialog Interaktif dengan Guru Honorer Madrasah se-Kabupaten Bandung di Sutan Raja Hotel, Senin (3/11/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak memungkiri selama ini terjadi ketimpangan atau ketidaksetaraan antara sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen dan madrasah-madrasah di bawah Kementerian Agaman (Kemenang).
“Saya ini anak Madrasah. Di depan rumah saya itu ada MI Negeri. Bupati Bandung juga jebolan madrasah. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ujar Cucun seraya diaambut gemuruh tepuk tangan ribuan guru honorer madrasah.
Pria jebolan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya itu mencontohkan beberapa ketimpangan yang terjadi antara sekolah di bawah Kemendikdasmen dengan madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag.
Selain dari sisi anggaran yang bagaikan bumi dan langit, madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag sangat sulit mengakses bantuan pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana madrasah termasuk dari APBD Kabupaten/kota maupun provinsi.
“Untuk sekolah SD dan SMP misalnya, APBD Kabupaten itu bisa bangun sekolah. Sementara madrasah tidak, karena ranahnya Kemenag. Problemnya itu undang-undang otonomi daerah ngunci. Saya ingin bantu madrasah-madrasah ini melalui skema DAK (dana alokasi khusus),” ungkap Wakil Ketua Umum DPP PKB itu.
Terlebih, dari sekitar 87 ribu jumlah madrasah di Indonesia, hanya 5 persennya saja yang berstatus madrasah negeri. Sisanya adalah madrasah swasta yang tersebar hingga pelosok negeri.
Berbeda dengan sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen yang 75 persen adalah negeri. Hanya sekitar 25 persennya saja yang berstatus sekolah swasta.
“Ini PR besar buat saya bagaimana mengubah aturan ini. Jangan sampai ada Permendagri ngunci. Problemnya itu. Saat ini Pak Bupati enggak bisa masuk APBD untuk membantu madrasah. Padahal madrasah lahir dari masyarakat kita,” tegas Kang Haji Cucun.
Begitu pun dengan nasib para guru honorer yang mengajar di madrasah baik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, maupun Madrasah Aliyah. Nasib dan kesejahteraan mereka jauh berbeda dengan para guru honorer di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikdasmen.
“Untuk sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen itu mudah. Tapi ketika berbicara madrasah di bawah Kemenag selalu mentok. Ini keprihatinan kita sejak lama,” jelas Kang Haji Cucun, sapaan akrabnya.
Oleh karena itu, Kang Haji Cucun mengaku sangat gembira dapat bertemu dan berdialog langsung dengan ribuan guru honorer madrasah se-Kabupaten Bandung. Sebab ia dapat menyerap dan mendengar langsung aspirasi dari mereka.
Pada kesempatan dialog interaktif tersebut, para guru honorer meminta Cucun untuk memperjuangkan kesetaraan hak antara guru honorer madrasah dengan guru honorer di sekolah-sekolah di bawah Kemendikdasmen.
Misalnya soal insentif, sertifikasi, hak diangkat menjadi P3K, PIP, hingga hak memperoleh akses memperoleh bantuan sarana dan prasarana madrasah.
“Berbagai aspirasi ini akan diterima dan diperjuangkan. Karena saya ini disumpah sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat saya di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat,” tuturnya.
“Apalagi saya ini anak madrasah. Saya sangat paham ini problem lama yang harus diselesaikan. Saya akan sampaikan kepada mitra-mitra kami di pusat. Inilah pentingnya saya ketemu para guru madrasah, kita bisa sharing dan saling dengar,” tambah Kang Haji Cucun. (**)
