KBB, Satunews.id – Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Program Pangan dan Gizi (SPPG) Kabupaten Bandung Barat yang digelar pada Sabtu malam menjadi momentum strategis dalam memperkuat komitmen nasional mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, bergizi, dan sejahtera.
Hadir memberikan arahan, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. Cucun Ahmad Syamsulrijal, S.Ag, menegaskan bahwa setiap pelaksana SPPG harus bekerja dengan penuh integritas, dedikasi, dan rasa tanggung jawab konstitusional.
“Sahabat-sahabat, di tangan kalianlah keberhasilan program ini ditentukan. Negara sudah hadir, membuka peluang kerja, menghadirkan dapur bergizi di berbagai daerah. Jangan sia-siakan amanah ini,” tegas Cucun di hadapan peserta rapat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Cucun mengungkapkan bahwa hingga saat ini program pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan SPPG telah berhasil membentuk hampir 14.000 dapur bergizi aktif di seluruh Indonesia.
Apabila target 30.000 dapur bergizi dapat terealisasi, jutaan warga akan merasakan manfaat nyata, mulai dari peningkatan gizi, penciptaan lapangan kerja baru, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Di tengah naiknya angka pengangguran terbuka, program ini justru menghadirkan solusi nyata. Ini bukan sekadar program pangan dan gizi, tapi bukti hadirnya negara di tengah rakyatnya,” ujar Cucun.
Ia menegaskan, program ini merupakan pengejawantahan amanat Pasal 28A hingga 28C UUD 1945 yang menjamin hak warga negara untuk hidup sehat dan sejahtera.
“Kita tidak sedang menjalankan proyek, tapi amanah konstitusi. Presiden Prabowo ingin APBN benar-benar dirasakan rakyat, dan melalui SPPG, cita-cita itu kini mulai terwujud,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Ir. Dadan Hindayana, menegaskan bahwa keberhasilan program pangan dan gizi nasional sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil nyata di lapangan.
“Kunci keberhasilan SPPG adalah akuntabilitas dan sinergi. Setiap rupiah dari APBN adalah uang rakyat yang harus kembali menjadi manfaat bagi rakyat,” jelas Dr. Dadan.
Ia menekankan bahwa program dapur bergizi bukan sekadar urusan pangan, tetapi strategi besar pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
“Setiap sendok makanan bergizi yang disajikan di dapur SPPG adalah investasi bagi masa depan bangsa. Kita tidak hanya memberi makan, tapi membangun generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya penuh makna.
Wakil Ketua Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menambahkan bahwa pelaksana SPPG di seluruh daerah harus menjunjung tinggi kepercayaan publik dan menjaga marwah lembaga dengan kerja profesional dan berintegritas.
“SPPG bukan sekadar struktur kerja, tapi garda terdepan negara. Pastikan setiap rupiah dari anggaran bergizi sampai ke masyarakat dengan manfaat nyata. Jaga amanah, jaga integritas, jangan beri ruang untuk penyimpangan,” tegas Nanik.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para petugas lapangan yang tetap berjuang di tengah keterbatasan untuk melayani masyarakat, terutama di wilayah terpencil.
“Kita bekerja bukan untuk dilihat, tapi agar rakyat merasakan hasilnya. Masyarakat bergizi baik adalah pondasi bagi Indonesia yang kuat,” tandasnya.
Rapat koordinasi di Bandung Barat ini disebut sebagai salah satu rapat paling komprehensif yang pernah digelar di tingkat kabupaten. Para peserta mencatat berbagai arahan strategis dari pimpinan nasional untuk dijadikan dasar penguatan dan evaluasi program ke depan.
Dalam penutupannya, Cucun Ahmad Syamsulrijal mengingatkan agar setiap pelaporan program dilakukan secara jujur dan transparan.
“Hati-hati dengan laporan fiktif. Ini uang rakyat, jangan main-main. Semua akan diaudit secara menyeluruh oleh BPK. Amanah ini harus dijaga sampai akhir,” tegasnya.
Rapat kemudian diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama antara DPR RI, Badan Gizi Nasional, dan jajaran SPPG Kabupaten Bandung Barat untuk memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas program, dan memastikan manfaat nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
(M Rauf)
